jump to navigation

Pendekatan Interpretif-Hermenetika di dalam Kajian Politik July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
trackback

Sama halnya dengan ilmu sosial lain, ilmu politik memiliki banyak aliran atau idioms of analysis, salah satunya adalah pendekatan interpretive. Positivisme dan behaviouralisme merupakan arus utama di dalam analisa, sementara hermenetika yang dimulai dari sosiologi interpretif Weber, di sisi lain juga semakin diminati banyak ilmuan sosial-politik. Namun tak kurang kehadirannya menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana Marsh dan Smith, sebagian ahli menghargai pluralisme di dalam ilmu sosial dan politik dan menerima hermenetika sebagai satu di antara aliran/pendekatan (idioms of analysis) yang ada. Namun, tidak kurang banyaknya juga ahli yang menolak keberadaan pendekatan intrepretif ini dan menyebutnya berlawanan dengan tradisi ilmu sosial dan politik yang sudah lama berkembang. Salah satu tuduhan adalah bahwa hermenetika anti foundationalist, tidak memiliki standar ilmiah untuk memberikan penilaian perilaku manusia dan dengan begitu terjebak di dalam relatifisme. Sebaliknya hermenetika percaya bahwa orang akan menafsirkan “peristiwa-peristiwa” di dalam cara-cara yang berbeda, dengan begitu ingin mengembangkan pemikiran mengenai alasan lokal.

Sebagian pihak lainnya, menerima pendekatan ini, tapi tak lebih menganggapnya sebagai tambahan di dalam ilmu sosial dan politik. Etnografi Geerzt misalnya, dilihat hanya sebagai metoda tambahan untuk memperkaya praktek ilmu sosial dan politik di dalam memahami perilaku manusia. Menurut mereka, sebagaimana metoda yang lain seperti wawancara mendalam atau uji statistik, etnografi atau etnometodologi memang menarik digunakan di dalam pencarian sosial. Namun, karena tidak memiliki dasar-dasar ontologis dan epistemologis yang kuat, maka pendekatan ini hanya dianggap sebagai pendekatan tambahan terhadap ilmu sosial dan politik.

Tulisan ini akan mendiskusikan keunikan pandangan pendekatan interpretif dan ingin menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki dasar-dasar epistemologis dan ontologis serta metodologis yang kuat serta unik. Dimulai dari kritik terhadap positifisme dan behaviouralisme, saya akan menunjukkan bahwa pendekatan interpretif secara meyakinkan menyediakan suatu pendekatan alternatif. Sebagai aliran/pendekatan atau idiom of analysis baru, lebih jauh hermenetika dapat menyumbang perkembangan ilmu sosial dan politik secara umum. Selanjutnya, debat dan kritik atas hermenetika saya munculkan untuk mempertajam pandangan kita tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan ini. Merupakan kekuatan karena perdebatan justru melahirkan banyak varian-varian hermenetika. Sementara kelemahan akan menjadi tugas besar para pendukung hermenetika untuk memperkuat dasar-dasarnya sehingga kehadirannya semakin meyakinkan lebih banyak ilmuan untuk menjadi sebuah pendekatan alternatif.

Kritik-kritik atas pendekatan kaum Positifis dan Behaviouralis dan rekonstruksi sebuah ilmu sosial baru

Sebagai arus utama di dalam ilmu sosial mau pun ilmu politik, positifisme, yang dimulai Auguste Compte 1920-an di Wina, percaya bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan cara-cara tertentu dimana ilmuan bisa mendapatkan akses atas fakta-fakta dan berdasarkan fakta-fakta tersebut dibangun hukum-hukum dan teori-teori. Fakta-fakta harus lah lebih dahulu dan independen dari teori. Lebih lanjut, positifisme percaya bahwa ilmuan harus netral di dalam mendapatkan fakta-fakta dan dengan begitu fakta-fakta menyusun satu dasar yang pasti dan dapat dipercaya bagi ilmu pengetahuan ilmiah (Chalmers, hal.3-4).

Sementara, behaviouralisme tertarik untuk menemukan uniformitas perilaku dengan menguji perilaku politik di dalam lingkungan-lingkungan kelembagaan yang berbeda. Menurut Donald Davidson, ada trilogi yang dijadikan dasar oleh behaviouralisme, yakni kepercayaan (belief), kehendak/hasrat (desire) dan tindakan (action). Jika kita memahami keyakinan-keyakinan dan hasrat-hasrat misalnya, kita dapat mempredisikan tindakan; demikian selanjutnya dimana prediksi atas satu dari trilogi tersebut didasarkan dari pemahaman kita atas dua elemen lainnya. Pemahaman dan prediksi bisa dilakukan bila kita memahami lembaga-lembaga, konvensi-konvensi dan aturan-aturan yang melingkupi trilogi tersebut (Dowding, hal. 106). Keduanya, baik positifisme dan behaviouralisme, sepakat bahwa berangkat dari fakta-fakta yang dikumpulkan melalui metoda ilmiah tertentu dapat dirumuskan satu asumsi umum, regularitas mengenai perilaku dan tindakan manusia.

Karl R. Popper kemudian menambahkan bahwa asumsi-asumi umum atau teori-teori harus dapat difalsifikasi (falsifiable) dan karena itu selain harus memenuhi syarat-syarat logika ilmiah serta juga bersifat terbuka, spekulatif dan tentatif untuk diverifikasi. Jadi proses perkembangan ilmu pengetahuan adalah trial and error, melalui prakiraan-prakiraan serta penyangkalan-penyangkalan dimana hanya teori yang paling cocok lah yang bertahan (Chalmers, hal. 60). Di dalam ilmu politik, kemudian berkembang aliran/pendekatan (idiom of analysis) yang mendasarkan kepada kedua pendekatan ini, mulai dari struktural-fungsionalisme, institusionalisme, rational choice atau aliran baru dan gabungan misalnya neo-institusionalisme/new institutionalism. Umumnya, aliran ini berangkat dari tradisi ilmu pengetahuan alam dan karena itu dapat dikatakan bagian dari tradisi naturalisme.

Jika teori pilihan rasional berpendapat bahwa tindakan politik sebagai sebuah upaya dari pelaku untuk menyatakan hasil-hasil ternilai dan para pelaku/aktor mencari hasil terbaik dengan mempertimbangkan skala-skala nilai mereka. Hollis menjelaskan bahwa teori pilihan rasional memandang pelaku memilih tindakan yang diperhitungkan dengan benar didasarkan kepada preferensinya, maka pelaku memiliki tiga komponen: kecenderungan-kecenderungan pilihan yang tertata sepenuhnya (fully ordered preferences), informasi yang lengkap dan sebuah komputer internal yang sempurna (a perfect internal computer) (Hollis, The Philosophy of Social Science, An Introduction, hal. 116) dan pandangan ini diasumsikan berlaku di semua tempat, waktu dan konteks sosio-budaya. Sementara institusionalisme mengira bahwa tindakan-tindakan individu atau tindakan kelompok masyarakat terjadi di dalam batasan kelembagaan dan dengan begitu memberikan perhatian kepada efek-efek lembaga terhadap pola-pola capaian-capaian politik. Sebaliknya, struktural-fungsionalisme percaya bahwa tindakan-tindakan individu dikendalikan oleh struktur dan ideologi negara.

Selanjutnya, neo-institusionalisme mencoba menggabungkan peran lembaga-lembaga dan peran para pelaku sebagai suatu hubungan timbal-balik yang setara dan saling mempengaruhi. Aliran atau pendekatan atau aliran-aliran ilmu sosial dan politik di atas masing-masing memiliki turunannya lagi namun tetap mendasarkan diri pada filsafat ilmu pengetahuan positifisme dan behaviouralisme sebagaimana dijelaskan di atas serta dipengaruhi oleh naturalisme baik di dalam perumusan epistemologi mau pun ontologinya. Secara umum, semua ilmu sosial dan politik di atas menggunakan metoda kuantitatif dan yang paling modern menggunakan alat-alat bantu statistik terkomputerisasi. Meski pun ada perbedaan di dalam memilih locus of analysis, yakni individu (rational choice theory) dan kelompok, massa atau masyarakat untuk aliran yang lain, namun semua aliran ini berupaya mencari hubungan kausalitas (sebab-akibat), baik antara individu dan motif, individu dan lembaga, masyarakat dan struktur-ideologi negara mau pun hubungan-hubungan sebab-akibatr di antara elemen-elemen fungsional negara dan masyarakat.

Berangkat dari hubungan-hubungan sebab-akibat yang bersifat umum, ilmuan bisa membuat suatu model (formal atau non formal) untuk kemudian digunakan sebagai dasar membuat prediksi atas perilaku manusia. Ambil contoh rational choice theory, karena teori ini berangkat dari teori pasar yang dibangun di atas dasar-dasar rasionalitas ekonomi mikro, maka tujuannya adalah memproduksi prediksi-prediksi tindakan politik yang dapat dikonfirmasikan. Sama halnya dengan pasar ekonomi, maka pasar perilaku bisa diprediksi. Generalisasi dapat dibuat ‘di atas variasi-variasi empiris yang diketahui di dalam perilaku’ (Dowding, hal. 115).

Sebaliknya, hermenetika lebih percaya bahwa perilaku manusia bersifat unik dan beragam dan karenanya prediksi serta asumsi umum menjadi tidak penting sebab tindakan manusia bersifat khas. Sebagai satu pendekatan interpretif, hermenetika memandang bahwa dasar-dasar positifisme dan behaviouralisme di dalam membentuk regularitas-regularitas atau hukum-hukum umum atas temuan-temuan mereka telah gagal memahami manusia, masyarakat dan tindakan-tindakan mereka. Sebagai konsekuensinya, semua pendekatan-pendekatan telah kehilangan legitimasi filosofis dan teoritis di dalam menjelaskan manusia dan dunia, kehilangan legitimasi mereka atas hukum-hukum yang mereka bangun selama ini. Jika strukturalisme mereduksi tindakan individu ke dalam struktur dan ideologi negara, maka teori pilihan rasional hanya bisa menjelaskan bahwa setiap capaian-capaian sosial semata-mata merupakan agregasi dari semua tindakan individu. Sebaliknya hermenetika justru mampu menjelaskan bagaimana proses tindakan individu diambil sampai ke tingkat paling detil yakni mengapa tindakan itu diambil oleh individu, didasarkan pada penafsiran pelaku dan konteks sosio-budaya mereka sendiri. Oleh karena itu, hermenetika juga menolak hukum-hukum dari semua ilmu pengetahuan, seperti hukum sebab-akibat (law-like), generalitas dan netralitas sebagaimana yang dimaksudkan positifisme dan behaviouralisme serta mengutamakan penafsiran individu sebagai basis studi perilaku manusia.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa positifisme, behaviouralisme dan naturalisme terjebak di dalam asumsinya sendiri, sebagaimana Descartes katakan ‘mengikuti pikiran untuk menggambarkan dunia’ (Taylor, 1995: hal 64) atau sepertti Locke ‘didasarkan kepada bukti-bukti yang dapat dipercaya’ (Taylor, 1995: hal. 64). Para penolak hermenetika mengatakan bahwa Descartes dan Locke pada dasarnya telah melakukan kesalahan sebab mereka hanya bisa menjelaskan pandangan mereka sendiri mengenai apa yang mereka katakan telah menyingkap manusia dan dunia. Lebih jauh, hermenetika juga tidak mempercayai objektivitas berdasarkan standar ilmiah tertentu, karena bagaimana pun intervensi ilmuan tidak bisa dielakkan di dalam metode ilmiah. Justru sebaliknya, hermenetika percaya bahwa dengan meletakkan basis studi pada penafsiran pelaku, maka fakta-fakta asli dapat muncul sebab intervensi ilmuan tereliminasi. Dalam konteks ini, positifisme dan behaviouralisme meletakkan metode ilmiah sebagai dasar untuk mendapatkan objektivitas. ‘Mereka bukan lah subjektif mau pun objektif tetapi apa yang terdapat di belakang keduanya’, demikian Rabinow menjelaskan (Rabinow, 1979: hal.6).

Sejalan dengan pemikiran Taylor, Peter Winch menyatakan bahwa rasionalitas tidak bisa distandarisasikan oleh rujukan pada standar-standar objektifis yakni ilmu pengetahuan. Nyatanya kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata tanpa memahami cara pembedaan beroperasi di dalam bahasa. Jadi, kita harus mempelajari penggunaan bahasa (Gibbon, 1987, hal. 5-6, Winch di dalam Gibbon, 1987, hal. 32-62). Superioritas penilaian ini ditolak oleh Taylor dengan contoh yang sama, kasus suku Azande dan budaya politik India. ‘Penilaian-penilaian ini membawa kita melewati semata-mata kriteria formal tentang rasionalitas dan menunjukkan kepada kita kegiatan-kegiatan artikulasi manusia yang memberikan kita nilai rasionalitas’ (Taylor, 1985: hal. 151). Bagi Taylor politik kontemporer India juga memiliki ‘sebuah konsep yang cocok – atau konsep-konsep – tentang politik di India (dan) hanya akan muncul melalui sebuah artikulasi defenisi-diri dari orang yang terlibat di dalam praktek politik di India’ (Taylor, 1985: hal. 133).[1]

Karena itu hermenetika, paling tidak di dalam pandangan Winch dan Taylor memulai dengan mentransfer locus defenisi dari rasionalitas, logika kebenaran dan cara melakukan studi dari posisi objek studi, sebagai perwakilan keberadaan kebudayaan mereka, bukan sebagai individu. Budaya, di dalam pandangan Goodenough ‘terletak di dalam pikiran dan hati manusia’ dan ‘mengandung apa saja yang seseorang harus tahu atau percaya untuk menjalankan di dalam satu cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota kebudayaan tersebut’ (Geertz, 1993: hal. 9).

Di dalam masyarakat modern, manusia cenderung diteknologisasikan dan dilepaskan, yang oleh Heidegger disebut sebagai “keterbatasan (finitude) mengetahui pelaku/agensi”. Di dalam kondisi keterlepasan ini sebagaimana Taylor katakan bahwa rasionalitas manusia akan menghadapi keterbatasan-keterbatasan tertentu di dalam melihat secara fisik mau pun secara struktural. Kedua keterbatasan ini membuat manusia hanya bisa menemukan kebenaran parsial yang sayangnya hal ini tidak disadari di dalam filsafat modern (Taylor, 1995: hal.62-63).

Di dalam pendekatan yang diusulkan, yakni hermenetika, Taylor menawarkan kita suatu “pembacaan yang kuat” (strong reading) dari posisi interpretif (Rabinow, 1979: hal.5) atau penafsiran atas penafsiran. Di dalam konteks ini, penemuan ilmu tentang manusia didasarkan kepada realitas-realitas baik bagi pengamat maun pun yang diamati di dalam praktek-praktek mereka, yang secara sosial membentuk tindakan (Rabinow, 1979: hal. 5-6 dan Taylor, 1985: hal. 33). ‘Ini semua tidak bisa diidentifikasi di dalam abstraksi dari bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan mereka, atau memohon mereka, atau membawa mereka’ (Taylor, 1985, hal.33).  Meski pun begitu, ini harus dikembalikan ke dalam makna-makna inter-subjektif yang dihubungkan dengan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan budaya mereka sebagai makna-makna rujukan (Taylor, 1985: hal. 38-40). Lebih jauh, Rabinow mengatakan bahwa ‘Penafsiran selalu multi-vokal dan ditentukan berlebihan, dan baik pengamat mau pun yang diamati selalu terjaring di dalamnya, tidak ada perspektif absolut, tidak ada penghitungan ulang yang final’ (Rabinow, 1979: hal. 6).[2] Bagi Taylor ‘Penafsiran, di dalam kaitannya dengan hermenetika adalah sebuah upaya agar suatu objek yang dipelajari menjadi jelas, masuk akal. Objek ini harus, oleh karena itu, merupakan sebuah teks, atau teks-analog, yang kadang-kadang rancu, tidak lengkap, berkabut, terlihat kontradiktif – di satu sisi atau sebaliknya, tidak jelas. Tujuan-tujuan penafsiran adalah memperjelas suatu hubungan pokok atau perasaan’ (Taylor, 1985: hal. 15).[3]

Marsh dan Smith melihat perbedaan-perbebaan ini berangkat dari perbedaan epistemologis, ontologis serta keragaman metodologis ilmu politik. Bagi mereka semua memiliki keunggulan mau pun kelemahan dan keberadaan semua aliran ilmu politik justru memperkaya ilmu sosial dan politik itu sendiri. Arus utama ilmu politik yang berangkat dari positivis dan behaviouralis atau naturalisme tidak bisa menafikan eksistensi pendekatan interpretif. Jika positivis cenderung mencari hubungan sebab-akibat, cenderung lebih menyukai metode kuantitatif dan ingin menghasilkan “objektif” dan temuan-temuan yang bisa digeneralisasikan, maka pendekatan interpretif memperhatikan makna yang tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku, cenderung menggunakan data kualitatif dan menawarkan hasil-hasil studi sebagai sebuah penafsiran  hubungan antara fenomena sosial yang dipelajari. Jika kaum positivis dan behavioralis percaya pada peranan teori untuk menghasilkan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji dan dapat difalsifikasi, maka pendekatan interpretif peduli pada narasi-narasi, bukan teori-teori. Sebuah narasi dipandang sebagai satu penafsiran, dengan begitu tidak ada klaim absolut (Marsh dan Smith, hal. ). Kompetisi antar teori di dalam pandangan positivis dan behavioualis diartikan sebagai kompetesi antar penafsiran di dalam hermenetika.

Perdebatan dan Kritisisme terhadap Hermenetika

Sebagai suatu pendekatan ilmu sosial, hermenetika tidak bebas dari perdebatan-perdebatan dan kritik-kritik, baik di kalangan para pendukung atau dari kalangan penentangnya. Perdebatan dan kritik menghasilkan varian-varian hermenetika, yang umumnya mendiskusikan tentang bagaimana bekerja dengan penafsiran dan bagaimana penafsiran tersebut mampu menyingkap perilaku manusia. Satu kelompok dari kalangan yang menganggap hermenetika tidak cukup kuat menjelaskan substansi manusia dan kebenaran, masih memiliki garis hubungan sejarah dengan pemikiran-pemikiran hermenetika, meski pun mereka lebih suka disebut sebagai seseorang yang telah melewati hermenetika (beyond hermeneutics), misalnya Habermas dan Teori Kritis, kemudian  Heidegger, Rorty, Dreyfus serta Foucault.

Sebagai salah seorang pendukung hermenetika yang banyak melakukan studi dengan menggunakan etnografi, Geertz mengatakan bahwa hermenetika tanpa sengaja dirujuk sebagai ‘memandang sesuatu dari titik pandang pelaku’, terlampau text-book ‘sebagaimana pendekatan verstehen’, atau terlalu teknis sebagaimana ‘analisis emik…’(Geertz, 1993, hal. 14). Jadi, etnografi yang dia gunakan di dalam berbagai penelitian Maroko, Bali, dan Jawa adalah analisa kebudayaan, tetapi ‘sangat kecil sekali atau microscopic’ dan karena itu ‘temuan-temuan etnografi tidak diistimewakan, hanya kekhasan: Negara lain yang didengarkan’ (Geertz, 1993, hal. 21-23). Oleh karena pendekatan ini hanya bergantung kepada penafsiran dari budaya yang khas sebagaimana dimaksudkan Taylor dan Winch, maka Geertz – dengan meminjam W.B Gallie – mengatakan bahwa masalah ini ‘pada dasarnya dapat dipertentangkan’ (Geertz, 1993: hal. 29).

Jadi, meski pun Geertz setuju terhadap kritik terhadap positivisme dan behaviouralisme tetapi dia tetap percaya pentingnya teori. Pendekatan interpretif melalui metode verstehen – di dalam hal ini etnografi (thick description) – ditujukan untuk memperkaya pemahaman ilmuan mengenai konteks budaya ‘dunia lain’. Meski pun berdasarkan banyak kasus yang dipelajari, kemudian lebih suka membangun sebuah konsep umum, tetapi ‘tidak mengeneralisasi antar kasus namun di dalam kasus-kasus tersebut’ (Geertz, 1993, hal. 26). Gibbon mengatakan bahwa cara Geertz merupakan suatu goyangan dialektis di antara “bagian-keseluruhan”, di antara “ecsotic-minutiae” dari bentuk-bentuk lain kehidupan (konsep pengalaman-dekat) dan teori umum (karakterisasi konsep pengalaman-jauh). Gerakan maju-mundur berkelanjutan dapat disebut sebagai lingkaran hermenetika (Gibbon, 1987, hal. 14). Geertz sendiri menentukan posisinya di antara dua kutub perdebatan, di antara ‘subjektivisme’ dan ‘kabalisme’ serta mencoba menghubungkan formulasi-formulasi teoritis dan penafsiran-penafsiran deskriptif (Geertz, 1993: hal. 29-30).

Hampir sama dengan Geertz, Abel dan Rudner mendefinisikan verstehen sebagai sebuah prosedur untuk mendapatkan pemahaman perilaku individu atau kelompok atau sebuah dalil, yakni ‘suatu proses penghalang yang ditempatkan di dalam organisme manusia (Abel) atau melukiskan ulang keadaan-keadaan psikologis (Rudner) untuk membuat perilaku yang diamati dapat menyeluruh, melalui tindakan-tindakan imajinasi simpatik atau pun identifikasi empati’ (Dallmayr dan MacCarthy, 1977, hal. 79)[4]. Hal ini bergantung kepada pengalaman personal dan kemampuan introspeksi tetapi verstehen tidak bisa menjadi suatu metode verifikasi, kecuali yang terbaik, ‘suatu bantuan di dalam eksplorasi pendahuluan dari satu subjek yang menyeluruh’, dengan kapasitas tambahan ‘membebaskan kita dari satu perasaan keprihatinan di dalam hubungan dengan perilaku yang tidak lazim dan tidak diharapkan, sementara kemungkinan hubungan dapat dibangun ‘hanya oleh cara-cara objektif, eksperimental dan uji statistik’ (Dallmayr dan McCarthy, 1977, hal. 79, lihat juga Abel, di dalam Dallmayr dan McCarthy, 1977, hal. 79 dan lihat juga Rudner, di dalam Dallmayr dan McCarthy, 1977, hal. 93).[5]

Lukes tidak setuju dengan pemikiran ini dan mengatakan ‘minimal hal ini harus memiliki kriteria kebenaran (sebagai hubungan terhadap suatu realitas bersama dan independen) dan logika – yang tidak merupakan tergantung konteks’ dan karena itu bersifat universal dan fundamental (Gibbon, 1987: hal. 6-7) dan ini adalah kelemahan dasar dari hermenetika sebab percaya secara penuh kepada penafsiran kontekstual (Gibbon, 1987: hal.). Lukes kemudian berpendapat ‘Apakah kebenaran dari keyakinan mereka dan validitas dari pendapat mereka hanya bergantung kepada mereka, suatu fungsi norma-norma yang kepadanya mereka menyesuaikan diri?’ (Lukes, di dalam Gibbon, 1987: hal. 70).[6]

Sebaliknya, Ricoeur menawarkan sebuah sketsa dialektis prakiraan dan validasi. Dia mengulurkan sebuah harapan bagi satu bentuk baru konfirmasi dan penyangkalan yang tidak akan didasarkan kepada sebuah model yang bersifat dalil mau pun sesuatu yang merupakan bagian dari kemampuan falsifikasi. Kemudian, dia menawarkan sebuah metode menjembatani dan menilai penafsiran-penafsiran yang berbeda untuk mendapatkan suatu versi kritisisme tekstual yang ditransformasikan di dalam hermenetika. Tetapi dia bahkan mengakui bahwa saat ini kita hanya memiliki permulaan yang paling sederhana dari sebuah dialektika tertentu (Rabinow, 1979: hal. 7-8). Bagi Ricoeur, ada tiga tingkatan di mana pemahaman-diri subjek dijembatani: tanda-tanda, simbol-simbol dan teks-teks. Untuk menyelesaikan konflik penafsiran, Ricoeur mengatakan, hermenetika harus mengklarifikasikan operasi ‘pembuatan alasan’ atau ‘sense-making’ dari teks, dinamika internal yang menstrukturkan teks sebagai sebuah karya dan kemudian menyediakan sebuah catatan tentang ‘rujukan” dari teks tersebut. Dalam hal ini, hermenetika kembali dari jalan panjang berliku melalui teori penafsiran untuk kembali membicarakan tantangan transformasi-diri yang praktis (Smith, 1997, hal. 23-24).

Dialektika kritisisme dan penemuan kembali didasarkan kepada dua perkiraan yang membentuk suatu pendekatan interpretif umum kepada kondisi-kondisi kontemporer. Mereka adalah, pertama, superioritas pemikiran dialektis terhadap semua bentuk pemikiran analitis yang murni dan kedua, penafsiran meletakkan logika internal dari diskursus budaya di dalam wahana praktek-praktek sosial dan hubungan-hubungan sosial (Rabinow, 1979: hal. 14). Menurut mereka, teknokrasi telah menggantikan isi diskusi politik menjadi suatu issu teknoraktik, misalnya satu issu mengenai pertumbuhan ekonomi menggantikan sebuah issu mengenai keadilan sosial di dalam istilah umum (Rabinow,1979: hal. 14). Oleh karena itu, ‘ini bukan penerimaan dogmatis bahwa budaya merefleksikan hubungan-hubungan sosial di dalam setiap akal budi sederhana, budaya tidak pula merupakan sebuah epi-fenomena teknologi, ekonomi atau setiap kekuatan-kekuatan motif sejarah’ (Rabinow, 1979, hal. 15).

Habermas, sebagai salah seorang penganut Teori  Kritis juga melanjutkan tradisi “kritik-ideologi” tetapi bergerak melewati pandangan Adorno.[7] Menurutnya, pengetahuan hermenetika selalu dijembatani melalui pra-pemahaman, yang diperoleh dari situasi awal penafsir. Dunia makna tradisional menyingkap dirinya sendiri terhadap penafsir hanya pada tingkat bahwa dunianya pada saat yang sama menjadi terklarifikasikan. Subjek pemahaman membangun komunikasi di antara kedua dunia (Habermas, 1987, hal. 309-310). Dan ‘pemahaman akan makna dibelokkan di dalam struktur pokoknya terhadap hasil konsensus yang mungkin di antara para aktor di dalam kerangka kerja pemahaman diri yang diperoleh dari tradisi (Habermas, 1987, hal. 310). Apalagi ‘bahasa adalah juga sebuah medium dominasi dan kekuatan sosial serta melegitimasi hubungan-hubungan kekuasaan yang teroganisasikan’ (Habermas, 1987: hal. 287). Habermas tidak bisa hanya menerima cara pandang seseorang seperti Taylor atau Winch dan memandang bahwa hermenetika tradisional tersebut tidak mungkin menghasilkan sebuah ilmu kritis atau suatu ilmu rekonstruktif, yakni teori empiris degan klaim-klaim universal yang kuat (Rasmussen, 1990, hal. 18-20)[8].

Lebih jauh, sejalan dengan ambisi Habermas membangun ‘teori tindakan komunikatif yang berusaha menjalin suatu hal khusus dari filsafat bahasa terhadap projek modernitas’ (Rasmussen, 1990, hal. 20), kemudian, ‘dia berupaya meletakkan kembali kesatuan idealis tentang pemahaman teoritis, norma-norma etika, dan praktek-praktek sosial dengan kembali kepada satu posisi  yang menyerupai transendentalisme ala Kant’ (Rabinow, 1979, hal. 17). Menurutnya, ‘tujuan dan dasar pemahaman terletak di dalam pembuatan konsep yang eksplisit, jelas dan secara total tersedia kepada kesadaran’ (Rabinow, 1979, hal. 17).

Pandangan Habermas ditolak oleh Gadamer dan Taylor. Berangkat dari ide Dilthey yang mengatakan ‘setiap ekspresi manusia menghadirkan sesuatu yang bersifat umum dan oleh karena itu menjadi bagian dari wahana pemikiran objektif’ (Outhwaite di dalam Skinner, 1990: hal. 24), Gadamer mendefinisikan verstehen atau pemahaman sebagai ‘bukan melupakan horison kita sendiri mengenai makna dan meletakkan diri kita di dalam teks-teks yang aneh atau masyarakat yang asing; ini berarti penyatuan atau pemaduan horison-horison kita dengan milik mereka’. Dan ’…bukan di dalam suatu keadaan seolah-olah benar (factitious), (sebab tidak mungkin) murni, tetapi dengan prasangka-prasangka yang membentuk realitas historis dari kemenjadian kita (Outhwaite di dalam Skinner, 1990: hal. 25- 27).

Dia juga mengusulkan universalitas dan historisitas hermenetika. Universalitas hermenetika berarti (lebih dari ini); sebuah dimensi mendasar dari semua kesadaran manusia sebagaimana ia diekspresikan di dalam bahasa; meliputi pengetahuan manusia mengenai alam dan pengetahuan menusia terhadap barang-barang peninggalan manusia (artefak). Kemenjadian yang dapat difahami adalah bahasa. Jarak kesejarahan, bagi Gadamer, merupakan sesuatu yang bersifat ontologisme sebab ia mempengaruhi alam inti yang kita coba fahami. Prasangka-prasangka bukan lah merupakan sebuah halangan bagi ilmu pengetahuan tetapi prasangka membentuk struktur dasar hubungan kita dengan tradisi kesejarahan (Outhwaite di dalam Skinner, 1990: hal. 26). Dia kemudian menambahkan bahwa ‘pemahaman menunjukkan universalitas bahasa yang digunakan manusia sebagai sebuah medium tidak berbatas yang membawa apa saja, tidak hanya budaya yang telah diturunkan  melalui bahasa, tetapi sepenuhnya apa saja, sebab segala sesuatu dihubungkan dengan wahana kemampuan memahami yang di dalamnya kita berinteraksi’ (Outhwaite di dalam Skinner, 1990: hal. 29-30). Habermas terang-terangan menolak klaim universal Gadamer ini. Jika bagi Gadamer tekanannya secara umum berada pada tradisi-tradisi budaya sebagai lokus pemahaman, sebaliknya Habermas cenderung merujuk secara langsung kepada pemikiran mengenai komunikasi dan tindakan komunikasi (Outhwaite di dalam Skinner, 1990: hal. 32).

Kritik-kritik terhadap hermenetika juga datang dari Brian Fay. Dia mengakui keberhasilan pendekatan interpretif di dalam menjelaskan essensi tindakan manusia dan membentuk kemungkinan terjadinya interaksi komunikatif di antara penafsir dan yang ditafsirkan. Namun, ilmu sosial interpretif tak menyisakan ruang bagi studi elemen-elemen struktural dari sebuah tatanan sosial dan bentuk-bentuk perilaku serta keyakinan yang mungkin dimana elemen-elemen tersebut menentukan. Tidak mesti menjadi sebuah hubungan kausal ‘sebab dan akibat’ tetapi ‘hubungan sebab-akibat yang semu’ dari cara-cara di dalam mana konfigurasi-konfigurasi tertentu memberikan peningkatan kepada bentuk-bentuk tindakan  tertentu, aturan-aturan dan makna-makna bersama. Ini juga menelantarkan penjelasan pola konsekuensi dari tindakan yang tidak diinginkan, konflik struktural di dalam sebuah masyarakat atau penjelasan mengenai perubahan sosial yang terjadi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pendekatan interpretif ini secara implisit adalah konservatif sebab tidak bisa melahirkan suatu standar kritisisme dan karena itu mendukung status quo (Fay, di dalam Gibbon, 1987: hal. 91-97).[9]

Di belakang kritik dan debat mengenai ilmu interpretif, Terrence Ball mengatakan seluruh kontroversi hermenetika adalah akibat dari dirinya sendiri yang tergantung kepada penafsiran. Penafsiran itu sendiri dapat diakui dari tiga kemungkinan, individu, kelembagaan dan keorganisasian. Masalahnya adalah setiap penafsiran yang akan digunakan masih akan menghasilkan perdebatan dan kontroversi (Ball, Idioms of Inquiry: hal. 108-109)

Kritik yang hebat juga datang dari Dreyfus, Heidegger, Rorty dan Foucault. Berangkat dari ide Heidegger, terutama di dalam Division II, Time and Being, Dreyfus mengatakan bahwa penafsiran tidak secara kognitif mendapatkan sistem keyakinan yang bisa kita pisahkan dari praktek-praktek keseharian dimana ia ditempatkan (penafsiran primordial). Heidegger mendiskusikan hal yang sama, terutama setelah dia meninggalkan hermenetika, yang menurutnya penafsiran di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan sebuah selubung, yang menutupi makna yang sesungguhnya. Penafsiran sebagaimana hermenetikaa definisikan tidak memiliki dasar (kehilangan akar) dan hanya samar-samar dirasakan manusia. Oleh karena itu Dreyfus dan Heidegger mengatakan bahwa hermenetika gagal memahami essensi makna itu sendiri dan tidak mungkin gigih mempertahankan kebenaran substantif yang mereka maksudkan kepada seluruh manusia (Gibbon, 1987: hal. 20)

Heidegger mengklasifkasi lingkaran hermenetika sebagai bersifat superfisial dan kemudian mengambil jarak dari hermenetika. Menurutnya ini masih di dalam tingkat kesejarahan dari “Kemenjadian”. Heidegger menawarkan sebuah penafsiran di luar praktek-praktek keseharian. Penafsiran dari kehidupan praktis adalah kognitif dimana kita hanya disosialisasikan dan didistorsikan dan karena itu menyembunyikan makna sesungguhnya dari manusia. Di dalam Division I mengenai Dasein dia mengkonfirmasi tingkat penafsiran, tetapi di dalam Division II dia menekankan tidak hanya objek penjelasan mental, tetapi juga tentang kekuasaan penggunaan (Dreyfus di dalam Gibbon, 1987: hal. 204-206). Atau sebagaimana definisi Rorty tentang hermenetika ‘sebagai upaya membuat diskursus-diskursus yang tidak selaras/seimbang menjadi bisa diperbandingkan’(Dreyfus di dalam Gibbon, 1987: hal. 206). Heidegger sesudahnya mendefinisikan fenomenologi hermenetika dimana hermenetika sebagai sebuah kata tambahan bagi fenomenologi, tidak memiliki makna dan metodologi penafsiran yang lazim, tetapi hanya bermaksud penafsiran itu saja. Jadi, fenomenologi hermenetika adalah sebuah penafsiran mengenai manusia yang pada dasarnya menafsirkan diri sendiri. Manusia di dalam hal ini bukan lah manusia di dalam budaya tertentu atau di dalam kurun waktu tertentu, tetapi membutuhkan upaya yang lebih banyak untuk menyusun karakteristik umum mengenai fenomena manusia yang diterapkan kepada setiap zaman dan tempat. (Dreyfus di dalam Gibbon, 1987: hal. 207)

Foucault, sama halnya dengan Heidegger, menolak penafsiran praktek keseharian (hermenetika keseharian) dan mempertimbangkan praktek sosial sebagai sebuah teks. Pada tahap awal, mereka masih menerima hermenetika kecurigaan, suatu arus pengganti untuk menemukan kebenaran. Meski pun begitu, langkah ini hanya cukup untuk membongkar kemenjadian tetapi tidak bisa membongkar kebenaran substantif. Heidegger menegaskan bahwa seorang penafsir harus memunculkan pertanyaan mengenai sebuah pemahaman tentang kemenjadian dan seberapa besar manfaatnya. Foucault dan Heidegger selalu tertarik tidak kepada ide-ide yang dipunyai subjek di dalam otak mereka, tetapi di dalam penyatuan-penyatuan seperti praktek-praktek mereka. Karenanya, Foucault tertarik kepada hubungan kekuasaan ke atas tubuh-tubuh yang patuh (Dreyfus di dalam Gibbon, 1987: hal. 215).

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan:

Pertama, kritik atas positivisme dan behaviouralisme, baik di dalam level filsafat, teoritis mau pun metode yang pada akhirnya menyusun sebuah pendekatan baru, yakni hermenetika. Hermenetika juga dapat menangkap fenomena manusia sebagaimana mereka adanya.  Bahkan akademisi-akademisi yang mengkritisinya seperti Fay, Dreyfus dan Heidegger mengakui bahwa setidaknya kemampuan pendekatan interpretif di dalam memahami manusia dan tindakan-tindakannya serta membongkar motif-motif, keyakinan-keyakinan, norma-norma yang membentuk tindakan-tindakan. Semua mereka juga setuju bahwa seluruh dasar-dasar positivisme dan behaviouralisme tidak mampu menempatkan manusia sebagai aktor manusia yang penuh, sebab pendekatan ini memunculkan krisis ilmu sosial dan filsafat, bahkan lebih jauh memunculkan krisis peradaban.

Kedua, perbedaan titik pandang yang masih terjadi dimulai dari pertanyaan di dalam mendefinisikan rasionalitas dan hal ini menyebabkan perbedaan mengenai bagaimana melakukan penemuan, apa makna dari kebenaran, tugas intelektual dan filsuf serta ilmu sosial dan filsafat. Taylor dan Winch cenderung membuat poin yang kuat mengenai rasionalitas dan kebenaran yang tergantung konteks, yang tentu saja dipertanyakan oleh Dreyfus, Fay, Habermas dan juga Heidegger. Pemikiran pertama melihat keragaman dari definisi rasionalitas yang tidak terbantahkan sebab terdapat keragaman budaya di masyarakat dunia yang harus dihargai, tidak bisa diperbandingkan atau divalidasi serta dinilai secara sepihak oleh pihak tertentu kecuali oleh diri mereka sendiri. Pemikiran ini ditolak oleh Ball yang menginginkan standar rasionalitas tertentu. Sementara Dreyfus, Heidegger, Habermas dan Teoritisi Kritis lainnya mengatakan bahwa kita tidak bisa hanya menerima penafsiran semata. Heideger menyebutkan realitas manusia yang diekspresikan di dalam cara tersebut hanya bisa diterapkan di tingkat “Menjadi” (Being). Tetapi sebagaimana Dreyfus, hermenetika tidak mampu menjawab bagaimana penafsiran disosialisasikan dan juga bagaimana determinasi di dalam sebuah masyarakat atau budaya terjadi.

Sementara Habermas dan Teoritisi Kritis lainnya meletakkan tekanan ke dalam kritik-ideologi, dengan asumsi yang sama bahwa apa yang eksis di dalam praktek kehidupan sehari-hari telah didistorsi, sebab bahasa adalah sebuah medium dominasi kekuasaan. Sebab itu harus ada beberapa upaya emansipasi dan di dalam level filsafat, kita harus mengambil peran sebagai penilaian, tidak hanya memahami. Lebih jauh Habermas menawarkan etika diskursus di dalam tindakan komunikatif dan strategi tindakan komunikatif. Ide hermenetika seperti Gadamer (termasuk Taylor) yang menekankan hermenetika refleksi atau lingkaran internal hermenetika tidak akan menghasilkan ilmu-ilmu kritis. Heidegger dan Foucault melihat hal yang sama bahwa terdapat determinasi kekuasaan di dalam bahasa, budaya, oleh sebab itu realitas yang ditemukan oleh hermenetika hanya di tingkat fenomena “Menjadi” (Being), tidak pada substansi kebenaran mengenai diri manusia tersebut.

Ketiga, di samping ketidaktersediaan standar rasionalitas dan ketidakmampuan melihat struktur-struktur lain yang mendeterminasi di belakang struktur internal bahasa dan budaya, pada akhirnya hermenetika hanya bisa menjalankan satu di antara banyak tugas ilmu sosial, yakni memahami. Tugas penjelasan dan lebih jauh tugas merubah atau setidaknya menuntun perubahan sosial tidak mungkin dilakukan. Habermas dengan kepeduliannya dan atas kritiknya terhadap filsafat naturalisme datang dengan ilmu rekonstruktif, kesadaran moral dan etika prosedural di dalam memunculkan potensi-potensi emansipasi. Meski pun begitu, pemikiran ini dipandang sebagai suatu utopia oleh Gadamer, dibantah oleh Taylor dengan menekankan adanya keragaman. Rasmussen mempertanyakan akurasi ambisi Habermas untuk memadukan projek modernitas dan filsafat sebagaimana yang ia maksudkan.

Saya kira, di balik keyakinan saya bahwa hermenetika telah secara meyakinkan membangun suatu pendekatan baru (bahkan beberapa pendekatan, tidak hanya satu) tidak bisa secara penuh menerima perhatian Fay mengenai standar rasionalitas. Secara alamiah, kehidupan manusia adalah beragam dan tidak membutuhkan standar rasionalitas untuk menilai sesuatu, kecuali di dalam level filsafat. Saya setuju bahwa dunia terbuka saat ini, bahkan bagi suku Azande sekali pun, diskursus mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan hak-hak universal lainnya pada tingkatan prinsip ada di dalam jaringan sosial mereka. Masalahnya adalah apakah terdapat kemungkinan keragaman di dalam tingkat konseptual dan praktikal. Keluasan dimensi-dimensi manusia dan sosial, menurut saya, pada akhirnya membutuhkan lebih banyak perdebatan-perdebatan lain yang bisa memahami sejarah manusia, lebih dari sekedar membuang-buang enerji untuk mendiskusikan suatu standar tertentu.

Lebih jauh, jika standar ditemukan, standar ini tidak akan berfaedah banyak bagi peningkatan kehidupan manusia, sebab keragaman yang ada – suatu takdir manusia dan kemanusiaan – akan menolak standar tersebut. Kepedulian Ball mengenai multi-penafsiran tidak penting di dalam ide ini sebab alam manusia, alam kehidupan sosial, pada dasarnya beragam. Oleh karena itu, kontroversi-kontroversi, perdebatan-perdebatan dan bahkan kontradiksi-kontradiksi merupakan hal yang tak terbantahkan. Ungkapan Gallie ‘pada dasarnya dapat dipertentangkan’ barangkali adalah satu-satunya kebenaran absolut.

Akhirnya, meski pun sebagaimana saya sebutkan di depan bahwa hermenetika, termasuk hal-hal di balik hermenetika, seperti Teori Kritis atau hermenetika-fenomenologi milik Heidegger merupakan sumbangan yang amat besar bagi ilmu sosial dan politik, yang telah terjebak sangat lama di dalam filsafat ilmu alam. Pada gilirannya, kehadiran filsafat ilmu sosial baru akan menghasilkan optimisme tentang dimungkinkannya ilmu sosial menjadi terbebas dari pengaruh filsafat ilmu alam.

Meski pun begitu, saya masih memimpikan bagaimana membangun dialog sebagaimana diusulkan Gibbon di dalam pengantar bukunya, terutama di dalam menemukan garis yang menghubungkan keyakinan-keyakinan Taylor dan kritik-ideologi dari Habermas serta Teori Kritis. Saya tidak tahu apakah harapan ini hanya akan menjadi suatu kesia-siaan, sebab setiap semua pihak tetap mempertahankan posisi pemikirannya masing-masing.

Bibliography

Ball, T Idioms of Inquiry: Critique and Renewal in Political Science

Dallmayr FR and McCarthy TA, eds (1977), Understanding and Social Inquiry (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dome)

Dallmayr, FR (1984) Polis and Praxis,(Massachusetts: The MIT Press)

Dreyfus, HL (1987) ‘Beyond Hermeneutics: Interpretation in Late Heidegger and Recent Foucault’ in M. Gibbon (ed.), Interpreting Politics, (New York: Basil Blackwell Inc.).

Fay, B (1987) ‘An Alternative View: Interpretive Social Science’ in M. Gibbon (ed.), Interpreting Politics, (New York: Basil Blackwell Inc.)

Geertz, C (1987), Interpretation of Cultures: Selected Essays (London: Fontana)

Gibbon, M, eds, (1987) Interpreting Politics (New York: Basil Blackwell Inc.)

Habermas, J (1987) Knowledge and Human Interests, (Cambridge: Polity Press)

__________ (1987) The Theory of Communicative Action, Volume 2 (Cambridge: Polity Press)

Outhwaite, W (1987) New Philosopies of the Social Sciences: Realism, Hermeneutics and Critical Theory (London: Macmillan)

_____________(1990) ‘Hans-Georg Gadamer’ in Q. Skinner (ed.) Return of Grand Theory in The Human Sciences, (Cambridge: Cambridge University Press)

Rabinow, P and Sullivan WM, (1979), Interpretive Social Science: A Reader (Barkeley: University of California Press)

Rasmussen, D (1990) Reading Habermas (Oxford: Basil Blackwell Inc.)

Smith, NH (1997), Strong Hermeneutics: Contingency and Moral Identity (London: Routledge)

Taylor, C (1970) ‘Explaining Action’ Inquiry,13, pp. 54-89

________ (1985) Human Agency and Language, Philosophical Papers 1 (Cambridge: Cambridge University Press)

________ (1985) Philosophy and The Human Sciences, Philosophical Papers 2 (Cambridge: Cambridge University Press)

________ (1991) The Ethics of Authencity (Harvard: Harvard University Press)

________ (1995) Philosophical Arguments (Harvard: Harvard University Press)


[1] Intisarinya adalah baik Winch mau pun Taylor menolak pendefinisian sepihak atas rasionalitas, objektifitas  melalui konsep-konsep atau teori-teori tertentu  yang disusun oleh positivisme mau pun behavioralisme, sebaliknya menawarkan definisi rasionalitas yang secara eksklusif berangkat dari artikulasi dan pendefinisian diri manusia yang berbeda sebagaimana mereka hidup di dalam budaya yang berbeda pula.

[2] Penafsiran-penafsiran yang lebih detil diajukan Taylor di dalam bukunya Philosopical Papers 1 dan 2 dan di dalam bukunya Philosophical Argument, yang intinya menolak peran sepihak dan superior dari penafsir atau peneliti atas objek yang diteliti, melalui logika kebenaran, rasionalitas, generalisasi konsep serta metode penemuan yang diajukan naturalisme. Saya berharap saya bisa menjabarkan pemikiran Taylor di sini, tetapi hal ini akan mengambil lebih banyak ruang di dalam tulisan ini.

[3] Taylor mengatakan bahwa ‘jika anda tidak memahami, kemudian intuisi-intuisi anda adalah salah, buta dan tidak memadai, akan dijustifikasi; bahwa beberapa perbedaan tidak akan menjadi semena-mena dengan bukti lebih jauh, tetapi bahwa setiap pihak hanya dapat mengajukan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagian dari yang lain’ dan para ilmuan ‘tidak hanya harus mengembangkan intuisi-intuisi, tetapi secara lebih radikal merubah diri anda (Taylor, 1985, hal. 53-54). Sementara Gertz lebih ragu-ragu melihat poin terakhir dari Taylor ini (Rabinow, 1979, hal. 7).

[4] Huruf miring merupakan tambahan dari penulis.

[5] Sebaliknya, Taylor berpendapat bahwa verstehen harus bekerja tidak dengan “organik bagian dalam”, “keadaan-keadaan psikologis” dan tidak bisa dilakukan melalui proses empati kecuali melalui penafsiran atas teks atau suatu lingkaran pembacaan. Pembacaan itu sendiri dapat dikoreksi oleh pembacaan-pembacaan yang lain (Dallmayr dan McCarthy, 1977: hal. 79-80, lihat juga Taylor, 1985: hal. 55).

[6] Lukes memiliki pendapat yang sama dengan Habermas dan Teoritisi Kritis lainnya mengenai kebutuhan kritik-ideologi terhadap bahasa. Bagi mereka, bahasa yang kita gunakan telah didistorsi oleh dogma dan penetrasi kekuasaan. Jadi, jika Taylor menyerahkan sepenuhnya kepada penafsiran, Teoritisi Kritis menolaknya dengan mengatakan bahwa cara ini tidak akan menemukan realitas yang murni sebab kebenaran telah ditutupi dan didistorsi. Pemahaman kita dikondisikan dan diberdayakan oleh tradisi linguistik serta prasangka-prasangka mau pun dugaan-dugaan yang diwujudkan olehnya (Gibbon, 1987: hal. 16).

[7] Adorno dan Horkheimer mengelaborasi suatu hermenetika dialektis, sebuah pandangan kontekstual, ditujukan pada penguatan kembali enerji-enerji budaya dan politik yang saat ini dihalangi oleh bentuk-bentuk sosial, eksploitasi serta dominasi (Rabinow, 1979: hal. 13-14).

[8] Jika Taylor – dengan titik pandang hermenetika-kuat – setelah itu mendukung pemikiran komunitarian dan politik pengakuan (lihat Taylor, 1995, hal. 181-203), jadi, seseorang seperti Habermas mendukung ide egalitarianisme, hak-hak asasi universal, demokrasi radikal, serta mendukung gerakan-gerakan sosial baru, dihadirkan di bawah rubrik ilmu rekonstruktif (Rasmussen, 1990, hal. 4).

[9] Lihat juga Gibbon, 1987, hal. 7-8.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: