jump to navigation

Memadaikah Suatu Pendekatan Analisis Tunggal Menjelaskan Negara dan Demokratisasi ? July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
trackback

Pertanyaan ini menarik untuk didiskusikan sebab perdebatan mengenai idiom of analysis (pendekatan) masih berlanjut hingga saat ini. Setiap pihak menekankan cara pandangnya sendiri dan menolak yang lain. Karena tujuan ilmu sosial, khususnya politik adalah bagaimana memahami dan menjelaskan fenomena perilaku politik – atau lebih jauh beberapa teoritisi percaya bahwa politik memiliki fungsi memprediksi – maka penegasian satu idiom/pendekatan terhadap yang idiom/pendekatan lainnya menjadi tidak relevan. Pertanyaan harus dimunculkan kepada setiap idiom of analysis, tidak hanya sampai seberapa jauh pendekatan-pendekatan itu masuk akal, kredibel dan dapat dipercaya untuk menjelaskan fenomena politik, tetapi juga sampai seberapa jauh kontribusinya terhadap pemberian penjelasan yang lebih komprehensif. Untuk kepentingan-kepentingan praktis, penjelasan yang lebih komprehensif juga menyediakan petunjuk teoritis yang lebih tepat guna bagi pengelolaan negara dan pengembangan demokrasi.

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, saya kira tidak ada satu pun pendekatan yang memadai menjelaskan sebuah bentuk negara atau proses demokratisasi dengan komprehensif. Setiap pendekatan teoritis, baik rational choice theory, functionalist theory, institutionalist theory, atau post-structuralist, dan post-Marxist, memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Masalahnya adalah bagaimana seorang analis atau praktisi bisa mengombinasikan dua atau lebih pendekatan untuk tujuan analisa politik yang lebih komprehensif atau untuk tujuan pengelolaan negara dan demokrasi dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak.

Cara pandang seperti ini tidak memaksudkan bahwa penggunaan suatu pendekatan tunggal adalah suatu kekeliruan. Penggunaan satu pendekatan tetap dibenarkan, baik untuk tujuan analisa mau pun untuk keperluan aplikasi politik. Meski pun begitu, penggunaan sebuah pendekatan tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan dan reduksionisme. Misalnya, sangat sulit bagi analisis wacana (discourse analysis) yang membahas negara dan demokrasi bisa ikut serta menjelaskan latar belakang sejarah dari negara. Analisis ini juga mengandung banyak reduksionisme terhadap fakta-fakta politik sebagaimana asumsinya yang menempatkan bahasa (tertulis dan pembicaran) sebagai representasi objek material. Di sisi lain, pendekatan fungsionalisme menjelaskan fungsi-fungsi negara dan elemen-elemenya dengan lebih baik, tetapi memiliki kelemahan di dalam menjelaskan bagaimana individu merespon fungsi-fungsi tersebut.

Tulisan ini mencoba mendiskusikan bagaimana suatu pendekatan analisa politik menyusun sebuah konsepsi tentang negara dan demokrasi, kekuatan dan kelemahannya serta bagaimana dua atau lebih pendekatan mampu menyediakan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai negara dan demokrasi.

Gambaran Negara dan Demokrasi

Tilly, secara historis, menggambarkan bagaimana peran negara berkembang dari pengaturan tidak langsung menjadi pengaturan langsung, dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pokok minimum negara; yakni berangkat dari subjek populasinya, cara-cara pembuatan negara, munculnya perang, serta perlindungan dan keputusan pengadilan (Tilly, 1990: hal. 96). Lebih lanjut, Tilly menjelaskan bagaimana struktur kelas di dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam organisasi negara terjadi melalui perjuangan.[1]

Dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme, Tilly mendasarkan kontrol negara atas distribusi ekonomi, menjelaskan proses pembentukan negara.[2] Lebih lanjut, melalui pendekatan kelembagaan (institusionalisme), Tilly berhasil menjelaskan bagaimana negara membentuk tindakan kolektif dan dengan begitu ia menjelaskan bagaimana nasionalisme terbentuk. Meski pun begitu, Tilly tidak lebih jauh menjelaskan bagaimana seorang warga negara mematuhi lembaga-lembaga seperti kurs mata uang, sistem hukum, pasar, bahasa bersama, kecuali mengatakan bahwa negara dengan struktur yang ada melakukannya melalui pendekatan koersif. Tilly juga tidak menjelaskan lebih jauh mengapa terdapat tingkatan-tingkatan perlawanan yang berbeda di berbagai negara dan berbagai kesempatan-kesempatan sejarah sebagaimana juga pembenaran yang berbeda (agama, etnis, geografis dll) di dalam setiap perlawanan[3]. Tilly hanya menjelaskan bahwa warga negara memiliki standar keadilan dan jika negara menghalanginya maka akan terjadi sebuah perlawanan. Tingkatan perlawanan, menurut Tilly, akan bergantung kepada ikatan sosial, mereka akan mendorong perlawanan bahkan mengambil bagian di dalam mendukung keberhasilan perlawanan itu. Meski pun begitu, tidak ada penjelasan yang cocok mengenai bagaimana peran elite menyusun gambaran yang ideal mengenai negara yang sesuai buat mereka, meski pun nyatanya peran elite tidak terbantahkan, baik peran negara mau pun elite masyarakat.

Teori Marxist lainnya, misalnya teori kelas, mengatakan bahwa negara adalah fungsional bagi moda produksi ekonomi dan kelas-kelas, sehingga pada dasarnya negara-negara melayani akumulasi modal dan pengaturan kelas. Jadi, negara adalah sebuah konsep bagi cara-cara terkonsentrasi dan terorganisir dari dominasi kelas yang absyah. Kelas-kelas dominan memiliki projek hegemonik di mana mereka bisa mengorganisasikan aliansi-lintas batas, bahkan kadang-kadang untuk tujuan-tujuan non-ekonomi seperti memperkuat kekuatan militer atau moralitas. Louis Althusser melihat fungsi-fungsi ini sebagai aparat-aparat negara yang ideologis dan represif – kepolisian, lembaga-lembaga kesejahteraan, pendidikan, media massa dan yang lainnya (Mann, 1986: hal. 46)[4]. Dengan begitu, bagi penganut teori kelas, negara bukan satu aktor, melainkan sebuah tempat dimana kelas-kelas dan fraksi-fraksi kelas atau segmen terorganisasikan.

Sementara Poulantzas mengatakan bahwa peran negara adalah:

Nyatanya, ini adalah faktor kesatuan politik dari blok kekuasaan di bawah perlindungan kelas hegemonik atau fraksi. Dengan kata lain, ini adalah faktor organisasi hegemonik dari kelas dan fraksi sebab kepentingan spesifiknya bisa mempolarisasikan kelas-kelas atau fraksi lain ke dalam kekuatan blok (Poulantzas, 1976: hal. 299).

Di sini, Poulantzas, sebagaimana penganut teori Marxist yang lain, mengombinasikan kekuatan kapitalis dengan kalangan terdidik, professional dan aparat negara, yang akan mendominasi hubungan antara negara dan masyarakat dan karena itu negara hanya memiliki sebuah otonomi relatif. Lebih jauh, Poulantzas, berdasarkan ide hegemoni Gramsci percaya bahwa akan ada sebuah pusat kekuasaan yang dominan atas kelas dominan, yang kemudian membentuk kesatuan kontradiksi dari kelas-kelas. Dalam hal ini, negara memiliki fungsi menjamin kepentingan blok-blok yang lain, di samping kepentingan aliansi kapitalis. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membayangkan negara mengambil peran sebagai mediator di antara berbagai fraksi kelas sementara sejak awal, kita menganggap negara memiliki satu otonomi relatif dan dikontrol oleh kapitalis ? Satu-satunya jawaban teori Marxist, sebagaimana hukum besi sejarahnya, adalah melalui perubahan-perubahan kondisi ideologis dan struktural negara melalui revolusi proletariat, yang nyatanya tidak pernah terjadi di negara-negara kapitalis Barat. Pandangan Elster, yang menekankan kompromi berbagai elemen-elemen di dalam negara tidak masuk akal, sebab semua aktor terutama kapitalis dan negara memahami resiko kapan semua nilai lebih (surplus value) didominasi dan tidak didistribusikan.

Tidak seperti teori kelas, yang berkeinginan menjelaskan semua negara, teori pluralis mengklaim hanya menjelaskan negara-negara demokrasi modern. Perspektif ini didasarkan kepada tradisi negara-negara demokrasi liberal dimana demokrasi mengganti kekuatan politik raja kepada rakyat. Dhal mencatat bahwa hal ini mengandung dua proses, dimana sebuah pluralitas yang terlembagakan di antara partai-partai dan masyarakat sipil; serta partisipasi yang meluas di dalam negara. Jadi, di sini rakyat berpartisipasi di dalam politik melalui kelompok-kelompok penekan bukan melalui partai politik. Hubungan-hubungan di antara pemerintah dan kepentingan yang beragam dan kompleks kemudian membentuk sebuah sistem fungsional yang demokratis. Di dalam sistem ini, kemudian seluruh kepentingan dipertentangkan, sementara negara memiliki fungsi mengelola pertentangan-pertentangan tersebut melalui sistem politik yang konstitusional dan terlembagakan. Sebagai tambahan, kaum pluralis melihat kelas-kelas, sektor-sektor, agama-agama sebagai analog dan sistemik di dalam kompetisi mereka satu sama lain, di dalam satu wajah yang dinamakan masyarakat (Mann, 1986: hal. 47). Meski pun kaum pluralis mampu menyediakan penggambaran negara yang lebih kompleks sebagaimana juga menempatkan masyarakat sebagai satu hal yang penting dibandingkan kelas-kelas, tetapi perspektif ini memiliki reduksionisme seperti halnya pendekatan fungsionalis. Keberagaman masyarakat yang kemudian direfleksikan di dalam pluralisme struktur sangat menarik untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dimungkinkan. Di sini pelaku tidak begitu dominan di dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasinya. Nyatanya, pelaku hanya ditempatkan di dalam sistem yang kompleks dan mengartikulasikan kepentingannya, karena kehadiran lembaga menjamin dan menyediakan kemungkinan artikulasi. Bagaimana mungkin membayangkan negara sebagai sebuah lembaga yang menjamin semua kepentingan dan kesinambungan demokrasi, tanpa mendiskusikan interaksi dinamis di antara negara dan pelaku-pelaku ?

Sementara Nordlinger melihat bahwa negara dikontrol oleh aktor-aktor kemasyarakatan. Dalam hal ini, negara mengagregasikan dan memproses permintaan-permintaan masyarakat, melakukan mediasi dan arbitrase di dalam kelompok-kelompok masyarakat, dengan demikian menambahkan sesuatu dari miliknya sendiri kepada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Oleh karenanya, negara diasumsikan bekerja di dalam hambatan-hambatan dan harapan-harapan masyarakat. Di sini kombinasi di antara dua pendekatan analisis, yakni kelembagaan (institusionalisme) dan teori pilihan rasional (rational choice theory) telah dimulai, yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara bertindak secara rasional di dalam mendesain kebijakan sebagaimana yang dikehendaki masyarakat. Jadi, negara di dalam sistem kapitalis, sekali pun selalu diasumsikan lebih pro kepentingan kelas dominan, tetapi negara tetap mencoba mengambil jalan tengah ketika ada tekanan dari kelas pekerja (terhadap negara kesejahteraan). Teori ini bisa menjelaskan bagaimana proses demokratis di dalam pembuatan kebijakan, dengan memberikan gambaran mengenai negara sebagai mediator atau arbitrator dan netralitasnya terhadap tekanaan dari kedua belah pihak. Teori ini berpusat kepada masyarakat, karena teori ini menekankan pilihan-pilihan yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, proses demokrasi di dalam sebuah negara akan bergantung kepada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat (Nordlinger, 1981: hal, 43).

Sementara Oppenheimer dan Mosca lebih menekankan kepada kekuasaan politik di dalam organisasi yang tersentralisasi, yang dipimpin dan didominasi oleh elite. Suatu minoritas yang tersentralisasi, teroganisasi dan kohesif akan selalu mengalahkan dan mengontrol massa yang tidak terorganisasi. Begitu pun, akan selalu ada kelompok-kelompok elite yang muncul dan tampil mendominasi di dalam masyarakat sipil, oleh karena itu kekuasaan politik adalah hubungan dinamis di antara negara dan masyarakat sipil. Jadi, Skocpol mendefinisikan negara sebagai satu perangkat organisasi-organisasi administratif, kepolisian dan militer yang dipimpin dan kurang lebih secara baik dikoordinasikan oleh otoritas eksekutif …sebuah struktur otonom – satu struktur dengan suatu logika dan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, Skocpol mencoba mengombinasikan perspektif yang berpusat pada masyarakat (pluralis) dan yang berpusat pada negara (teori Marxis). Negara, menurut Skocpol, adalah aktor rasional yang mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat. Di dalam konteks kekuasaan yang terbagikan ini, negara, sebagai aktor rasional, akan memaksimalkan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, menjadi pemangsa masyarakat sipil yang manja. Kepentingan-kepentingan dirinya kemudian berkembang tidak hanya di dalam sebuah negara tetapi antar negara, terlihat di dalam hubungan internasional (Mann, 1986: hal. 48-49).

Dalam hal ini, kombinasi beberapa perspektif mulai muncul, yakni pendekatan fungsionalisme yang menjelaskan bagaimana fungsi negara diimplementasikan untuk membagi kekuasaan dan pengaruh dari institusionalisme menekankan kepada hubungan negara dan masyarakat sipil atau hubungan atau di antara elemen-elemen masyarakat sipil yang diatur di dalam sebuah negara. Kedua pendekatan analisis ini diperluas dengan mengasumsikan bahwa negara tidak diperhitungkan sebagai fungsi atau lembaga dan sistem sendiri, tetapi sebagai satu aktor yang memiliki kepentingan diri sendiri (rational choice theory).

Ini pasti lah berbeda dengan penggunaan perspektif institutional statism, yang melihat negara sebagai otonom atau cock-up atau foul-up theory, dimana negara diasumsikan sebagai chaotic, tidak rasional dengan otonomi-otonomi yang multi departmental, yang ditekan secara tidak beraturan dan tidak menentu oleh kapitalis tetapi juga oleh kelompok-kelompok lain. Jadi, secara internal terdapat sebuah fraksi di dalam elemen-elemen negara dan elemen-elemen ini berkompetisi satu sama lain. Abrams menyebutnya sebagai simbol yang tersatukan dari sebuah keterpecahan yang nyata dimana lembaga-lembaga gagal memperlihatkan sebuah kesatuan praktek. Institutional statism dan cock-up atau foul-up theory dibentuk berdasarkan kekayaan-kekayaan formal peta jaringan kerja-jaringan kerja keorganisasian yang padat dari pengaruh politik modern. Oleh karena itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendekatan classist dan pluralist terulang kembali. Menurur Mann, Marxisme dan pluralisme, menjadi reduksionis, cenderung mengabaikan partikularitas politik. Sementara true elitism-realism menghargai mereka sebagai singular, melebih-melebihkan kekuasaan dan kohesi aktor-aktor negara; cock-up – foul-up theory terhadap pengembangbiakan partikularitas (Mann, 1986: p. 47).

Dihubungkan dengan proses demokratisasi, teori Marxis tetap didasarkan kepada analisa kelas sosial. Distribusi kumulatif yang secara struktural tidak seimbang, menurut Marxis telah menjadi faktor pendorong gerakan demokratisasi. Teori Marxis kemudian menempatkan konstelasi kelas yakni kelas pekerja, kelas pemilik tanah dan borjuis, dimana kelas pekerja dianggap memiliki karakter pro-demokrasi, kelas yang memiliki tanah sebagai anti-demokrasi dan borjuis yang kurang konsisten dan kurang radikal dan anti-demokrasi. Untuk mencapai suatu proses demokratisasi, dibutuhkan kondisi-kondisi struktural bagi demokrasi, yakni otonomi negara dan demokrasi, dimana negara mesti merebut suatu keseimbangan yang hati-hati antara ketergantungan kepada kelas-kelas dominan yang tidak selaras dengan demokrasi dan sebuah mesin negara yang sangat kuat dijinakkan secara demokratis. Hal ini kemudian membutuhkan kekuatan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan aparat negara; pentingnya monopoli kekerasan oleh negara sebagai dasar pembuatan keputusan otoritatif (Rueschemeyer, Stephens and Stephens, 1992: hal. 63-68). Oleh sebab itu, di dalam perspektif ini peran negara sekali lagi adalah dominan dan dibutuhkan segera untuk menjamin kesinambungan hak-hak warga negara dan demokrasi. Nyatanya, di dalam banyak kasus di negara-negara komunis, terbukti bahwa dominasi negara menjadi hambatan utama bagi demokrasi, dimana masyarakat sipil berada di bawah superioritas negara.

Di sisi lain, Sened menyebutkan peran negara adalah memberikan hak-hak milik untuk memaksimalkan pajak. Proses evaluasi lembaga hak-hak kepemilikan terletak di tiga aktor, yakni pemerintah, pemegang hak (yang potensial), dan pengemban tugas (yang potensial). Asumsikan agen-agen sosial akan memaksimalkan manfaat-manfaat. Sementara pemerintah memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan koersif (Sened, 1997: hal. 77-78). Melalui monopoli ini, negara kemudian mengambil peran di dalam mendistribusikan hak-hak milik kepada pihak-pihak yang dipertimbangkan efisien mengelola hak-hak tersebut. Distribusi dilakukan sebab cara ini dianggap akan lebih efisien ketimbang dikelola oleh negara (Sened menggambarkannya sebagai model n-prisoners’ dilemma), kemudian menjamin dominasi dan kepemilikan hak-hak milik atau hak asasi manusia apa pun melalui peran sebagai pemain yang menentukan yang memiliki suatu monopoli atas penegakan hukum. (Sened, 1997: hal. 76).

Tetapi tentu saja asumsi ini kurang realistis, sebab pemerintah tidak selalu memiliki suatu informasi yang memadai berkaitan pilihan-pilihan pelaku yang lain, dan karena itu pilihan yang diambil seringkali malah memiskinkan masyarakat. Kesalahan ini seringkali terjadi disebabkan pilihan-pilihan yang tidak setara di antara individu, informasi yang dimiliki pemerintah tidak simetris dan ketidakpastian pemerintah mengenai akibat-akibat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah (Sened, 1997, hal. 100-101). Meski pun begitu, jika perspektif ini dipegang dengan satu asumsi ‘repeated games’, karena itu proses pengkondisian dari pembuatan keputusan akan menumbuhkan dan menjamin titik keseimbangan dari kebaikan publik bersama.

Lebih jauh, setiap titik keseimbangan yang stabil di dalam sebuah game yang memiliki dua atau lebih titik keseimbangan yang stabil sebagaimana dikatakan oleh Sudgen. Dia mendefinisikan sebuah konvensi atau sebuah aturan hukum, yakni:

‘…beberapa aspek penting dari hukum semata-mata memformalkan dan mengkodifikasikan konvensi-konvensi perilaku yang telah berkembang dari situasi-situasi yang pada dasarnya anarkis; sebagaimana di dalam kasus batasan-batasan yang cepat, hukum bisa merefleksikan aturan-aturan perilaku yang kebanyakan individu membebankan pada diri mereka’ (Sugden, 1986: hal. 5).

Di sini kembali, kombinasi antara perspektif institusionalisme dan rational choice, dimana proses yang berkelanjutan dari interaksi pelaku (repeated game theory) kemudian dirubah ke dalam suatu konvensi perilaku dan dilembagakan sebagai sebuah hukum atau aturan (kode) hukum, dapat menjelaskan bagaimana negara menghindari satu situasi yang  anarkis. Tentu saja dapat dikatakan bahwa kombinasi ini menempatkan dinamika individu atau pelaku di dalam hambatan kelembagaan dan hal ini bukan lah sebuah hasil struktur ideologis yang semata-mata dipatuhi oleh pelaku. Sekali lagi, ini adalah hasil dari proses interaksi di antara sesama pelaku dan di antara pelaku dengan negara.

Selanjutnya, perspektif ini menawarkan gambaran baru yang lebih lengkap mengenai negara dan perannya serta bagaimana proses demokratisasi berjalan, dan bukan satu wadah kesatuan serta pasif sebagaimana digambarkan teori Marxis. Seperti yang dikatakan Offe bahwa negara juga telah menjadi aktor, menuju suatu kontradiksi di antara kepentingan kelembagaannya sendiri, di dalam mengkompromikan perjuangan kelas melalui program-program pembangunan kesejahteraan serta dinamika akumulasi kapitalis, yang secara terus-menerus berupaya mengatasinya dan mengurangi pengeluaran (Mann, 1986: hal. 46). Jadi, memandang negara sebagai wadah semata berarti menghilangkan banyak dimensi-dimensi kesejarahan, konteks dan praktik dari negara. Kita tidak bisa hanya melihat negara sebagai pelaksana kaum borjuis dimana negara sepenuhnya di bawah kendali kelas kapitalis atau melihat negara sebagai alat bantu pemeliharaan moda produksi kapitalis. Perpektif Marxis ini akan menempatkan negara bersifat statis atau state-centric dimana kapitalis bertindak sebagai elite politik yang sangat berkuasa yang mendominasi negara dan kesadaran publik. Perspektif ini hanya melihat perubahan-perubahan ideologi negara hanya sebagai jalan merubah kesadaran publik.

Sebaliknya, jika negara dilihat sebagai aktor, maka adalah sulit menjelaskan fungsi dan lembaga yang dibentuk dan dipelihara, kecuali dengan mengatakan bahwa hal itu hanya merupakan hasil dari kepentingan aktor swasta atau negara yang melalui proses repeated game, lembaga (atau pelembagaan) akan terbentuk secara bertahap. Masalah yang sama terjadi di dalam pandangan Nordlinger, yang semata-mata berfokus kepada peran aktor negara yang hanya bisa dibatasi oleh agensi lain. Meski pun begitu, Nordlinger tidak menjelaskan bagaimana kepentingan bersama elite politik dapat dicapai, tidak juga menjelaskan bagaimana sistem dan lembaga demokrasi bekerja mendistribusikan hak milik, nilai lebih, serta menjamin hak asasi manusia. Nyatanya, peran negara sebagai aktor   atau peran aktor negara sama pentingnya dengan aktor-aktor masyarakat sipil. Dinamika interaksi di antara mereka adalah sebuah proses sejarah dan kompleks tetapi harus ditempatkan di dalam analisis untuk mendapatkan penjelasan mengenai dimensi negara dan demokrasi yang lebih komprehensif.

Akan lebih menarik jika perspektif di atas dijelaskan dengan perspektif Colomer tentang bagaimana perubahan politik terjadi berdasarkan game theory. Menurut Colomer, perubahan politik dari perubahan rejim dapat menjadi model didasarkan kepada strategi-strategi para aktor yang berbeda, manuver-manuver, pilihan-pilihan, gerakan-gerakan mereka serta akibat-akibat tak diinginkan yang sering muncul dari interaksi-interaksi mereka (Colomer, 2000: hal. 30). Colomer menambahkan bahwa di dalam perubahan-perubahan rejim politik, definisi para aktor kurang ideologis dibandingkan di dalam situasi-situasi yang lebih stabil. Jadi, label ideologis menjadi kurang penting, sebab strategi dan tindakan para aktor dipandang di dalam perspektif game theory dimana hasil akhir selalu jalan tengah, moderat, di antara pihak-pihak yang menolak dan mendukung demokrasi. Di awal transisi demokrasi, satu strategi antara dapat mempromosikan sebuah liberalisasi pemerintahan diktator yang bisa menyebabkan pembentukan kaum reformis baru dan aktor oposisi mendorong proses demokratisasi untuk lebih berkembang. Proses berikutnya, akan ada suatu pemilahan di antara demokrasi semu (pseudo-demokrasi), demokrasi dekat (near democracy) atau semi-demokrasi dengan dictablandas (soft dictatorship), dimana pemilihan umum multi partai dan hak-hak sipil mulai dihargai, tetapi tetap tidak adil, tidak relevan, atau tidak adanya pemilihan umum. Jadi, prinsip-prinsip hak politik yang universal (universal suffrage) belum sepenuhnya diimplementasikan pada tahap awal proses demokratisasi (Colomer, 2000: hal. 33-35).[5]

Berdasarkan game theory, Colomer kemudian menjelaskan bahwa dalam rangka mendapatkan kepuasan preferensi para aktor, aktor politik dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk tekanan yang berbeda, mulai dari ancaman atau penggunaan mekanisme represif negara untuk propaganda, mobilisasi massa, atau usaha-usaha boikot. Perjanjian yang sukses di antara aktor-aktor yang berbeda akan menarik rakyat baru kepada posisi-posisi gradualis, sementara kegagalan negosiasi dan konflik bisa mengandung maksimalisme. Proses interaktif ini membenarkan kita membuat model tentang proses-proses perubahan politik yang berbeda berdasarkan interaksi-interaksi di antara sejumlah kecil aktor. Colomer menggambarkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan koalisi, aliansi, dan kompromi di antara kelompok-kelompok politik terjadi. Biasanya, oposisi moderat, garis lunak (soft liners) dan garis keras-moderat (moderates hard liners) akan lebih mudah mendapatkan jalan tengah dan karena itu proses demokrasi (proses transisi) dapat dicapai.

Teori Wacana (Discourse theory): Memperkaya Penjelasan Proses Demokrasi

Laclau dan Mouffe juga menolak perspektif teori Marxis yang mengatakan bahwa pertentangan (antagonisme) sosial akan muncul semata-mata dari hubungan produksi dan perjuangan kelas. Mereka juga menolak mengistimewakan kelas pekerja sebagai satu-satunya aktor perubahan atau transformasi menuju demokrasi. Menurut mereka, teori Marxis telah gagal meramalkan perkembangan kapitalisme, sebab kapitalisme, di sisi lain, membangkitkan demokrasi liberal, yang memungkinkan terjadinya berbagai model gerakan rakyat. Oleh sebab itu, gerakan sosial harus dilihat lebih luas, termasuk gerakan hak asasi manusia, emansipasi perempuan, lingkungan hidup dan hak-hak minoritas. Jika pendekatan ketiga dikombinasikan, akan didapatkan perspektif baru yang lebih komprehensif mengenai bagaimana negara muncul dan memainkan perannya, bagaimana negara sebagai aktor menyusun kebijakan yang menguntungkan dan memperkuat dirinya untuk menjamin dukungan dari warga negara, dan bagaimana gerakan sosial di luar perjuangan kelas dibenarkan mengambil peran di dalam pengembangan demokrasi di dalam sebuah negara (Laclau dan Mouffe, 1987: hal.127 dan lihat juga Laclau, 1990: hal. 220-221)

Secara spesifik, Laclau dan Mouffe juga mampu menjelaskan mengapa wacana hegemonik terbentuk. Jadi, jika Tilly percaya pada peran kelas dominan di dalam proses pembentukan negara atau di sisi lain menampilkan perlawanan terhadap negara, teori wacana dapat menjelasakan bagaimana proses wacana dominan terbentuk dan dipelihara dan sebaliknya juga dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan pemeliharaan wacana penanding dari sisi pihak lain yang identitasnya terhalangi. Dengan menggunakan logika pembedaan dan logika persamaan, pemimpin perlawanan akan menarik garis batas politik (political frontier) di antara penentang dan aliansi. Para pemimpin kemudian akan memperkuat identitas politik oposisi sebagai proses hegemoni wacana perlawanan (Howarth, 1998: hal. 134).

Sayangnya, pendekatan post-Marxist sejak awal memiliki jarak dengan Marxis dimana keduanya saling menegasikan. Teoritisi Marxis seperti Geras, Mouzelis dan Osborne menuduh Laclau dan Mouffe keluar dari tradisi Marxis dan tidak memiliki dasar yang kuat di dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai gerakan sosialis. Di sisi lain, Laclau dan Mouffe menekankan bahwa Marxis tidak memadai lagi untuk memahami realitas politik dan pertumbuhan yang kompleks dari kapitalis.[6] Tidak ada sinyal penyatuan di antara teori wacana dan teori pilihan rasional (rational choice theory), di sisi lain, kedua pendekatan analisis ini selalu dipertentangkan bahkan di dalam pemilihan metoda penelitian, yakni metoda kualitatif untuk teori wacana dan metoda kuantitatif untuk pilihan rasional (rational choice). Nyatanya, menurut Silverman, baik kualitatif mau pun kuantitatif dapat menyusun kredibilitas, kepercayaan, validitas dan kemampuan generalisasi atau bahkan lebih jauh, keduanya sangat mungkin dikombinasikan (Silverman, 2001: hal. 254).

Kesimpulan

Kombinasi dua atau tiga pendekatan analisis sebagaimana dijelaskan di atas terlihat lebih meyakinkan dan lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena negara dan demokrasi. Lebih jauh, penggunaan kombinasi analisis juga memiliki lebih sedikit reduksionisme karena gambaran tentang negara dan demokrasi dapat dipandang dari banyak dimensi. Jika pendekatan struktural-fungsionalisme hanya melihat gambaran negara dari dimensi struktur, fungsi dan ideologi negara – dengan demikian mereduksi dimensi pelaku dan tidak dapat menjelaskan mengapa individu melakukan tindakan -, maka kombinasi dengan rational choice theory memperkaya pendekatan struktural-fungsionalisme tentang dimensi-dimensi aktor negara yang justru di dalam pendekatan ini terabaikan.

Seperti juga rational choice, pada sisi yang lain, pendekatan ini dapat diperkaya oleh pendekatan institusionalisme, yang kemudian dapat menjelaskan bagaimana aktor rasional membuat pilihan-pilihan tindakan di dalam hambatan-hambatan kelembagaan. Atau penjelasan teori wacana, yang dapat memperkaya pemahaman bagaimana wacana hegemonik diformulasikan, didistribusikan dan tentu saja dapat digunakan sebagai penjelasan pendukung, lebih dari sekedar mengatakan bahwa proses demokrasi berjalan sebagai kontradiksi kelas atau perjuangan kelas, sebagaimana dikatakan oleh teori Marxis. Walau pun begitu, sekali lagi, pendapat ini tidak bermaksud mengatakan bahwa penggunaan pendekatan analisis tunggal bertolak belakang dengan prinsip-prinsip akademis. Tesis saya di dalam tulisan ini hanya menekankan bahwa penggunaan pendekatan analisis tunggal tidak memadai, memiliki banyak reduksionime dan jauh dari sifat komprehensif dan karena itu penjelasan yang lebih baik dapat dicapai oleh sebuah analisis dengan penggunaan lebih banyak pendekatan analisis.

Tentunya, tidak gampang mengombinasikan dua atau lebih pendekatan analisis, terutama jika mereka memiliki perbedaan dasar-dasar epistemologis dan ontologis. Misalnya, mengombinasikan rational choice theory atau struktural-fungsional atau institusionalisme dengan discourse analysis. Jika ketiga analisis pertama tadi percaya pada objektifitas dan netralitas – berdasarkan positifisme dan behavioralisme – di sisi lain, teori wacana menolaknya. Jika ketiga pendekatan pertama tadi percaya pada generalitas, menekankan kepada hukum sebab-akibat (law of causality, lawlike) sebaliknya pendekatan kewacanaan lebih percaya kepada partikularitas dan koherensi internal serta menolak standar-standar umum. Perbedaan-perbedaan di dalam dasar-dasar filosofis – epistemologis dan ontologis – harus diatasi terlebih dahulu sebelum mengombinasikan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Pertama, peneliti mesti mengutamakan perspektif yang terpilih. Kedua, dengan melakukan kerja-ulang filosofis terhadap perspektif selektif dari pendekatan-pendekatan analisis yang memiliki dasar-dasar filosofis berbeda. Karenanya, pendekatan analisis yang berbeda kemudian diadaptasi ke dalam seleksi perspektif yang digunakan sebagai dasar studi. Adalah dimungkinkan bagi analis dengan pendekatan kewacanaan, mengambil berbagai perspektif institusionalisme yang sudah diadaptasi   untuk memperkuat dasar teori yang digunakan dan sebaliknya teori wacana yang telah diadaptasi dapat digunakan oleh analis yang cenderung memilih perspektif rational choice.

Kepustakaan

Colomer, JM (2000) Strategic Transitions: Game Theory and Democratization (Baltimore, MD: Jhon Hopkins University Press)

Geras, N (1987), ‘Post-Marxism ?’ in New Left Review, 163: 40-82

Howarth D (1998) ‘Post-Marxism’, in Adam Lent (ed), New Political Thought, (London: Lawrence and Wishart Ltd)

Laclau, E (1990) The Impossibility of Society, in New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso)

Laclau, E and Mouffe, C (1987), Post Marxism without Apologies, in New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso)

Mann, M (1986), The Sources of Social Power, Vol. II, (Cambridge: Cambridge University Press)

Mouzelis, NP (1988), ‘Marxism or Post Marxism ?’ in New Left Review, 167: 107-125

Nordlinger, EA (1981) On the Autonomy of the Democratic State (Cambridge: Harvard University Press)

Osborne, P (1991), Radicalism Without Limit ? Discourse, Democracy and the Politics of Identity, in Osborne, P (ed) Socialism and the Limit of Liberalism (London: Verso)

Poulantzas, N (1973), Political Power and Social Classes (London, NLB: Sheed and Ward)

Rueschemeyer, D, Stephens, EH and Stephen, JD (1992), Capitalist Development and Democracy (Cambridge: Polity Press)

Sened, I (1997), The Political Institution of Private Proverty (Cambridge: Cambridge University Press)

Silverman, D (2001), Interpreting Qualitative Data (London: SAGE Publication)

Sugden, R (1986), The Economics of Rights, Cooperation and Property (Oxford: B. Blackwell)

Tilly, C (1990), States and their Citizens, Capital, Coercion and the European States, AD990-1990 (Oxford: Blackwell)


[1] Periode gerakan dari upeti ke pajak, dari tidak langsung menjadi langsung, dari sub-ordinasi menjadi asimilasi, negara-negara umumnya menghegemoni penduduk mereka dan menghancurkan segmentasi dengan menekankan bahasa bersama, agama, kurs mata uang dan sistem  hukum, juga mempromosikan bangunan sistem perdagangan yang terhubungkan

[2] Menurut Tilly, negara adalah satu aktor yang memainkan peran penting di dalam mendominasi sumber-sumber daya ekonomi dan memonopoli distribusi, di sisi lain menghegemoni warga negara ke dalam kelas-kelas. Kemudian, Tilly mengatakan bahwa kelas-kelas dominan memiliki dampak-dampak yang terbesar, dengan begitu negara-negara yang telah didominasi oleh tuan-tuan tanah yang besar mengembangkan struktur-struktur yang sangat berbeda dari hal-hal yang dikontrol oleh kapitalis (Tilly, 1990: hal. 102).

[3] Gerakan perlawanan nyatanya adalah pemberontakan lokal dan nasional, pemberontakan yang kuat atau senjata kaum lemah sebagaimana dikatakan James Scott.

[4] Mann menolak teori Marxist yang menyatakan bahwa negara adalah sebuah “wadah”, sebab menurut Mann ‘nyatanya, negara-negara adalah sekaligus aktor dan wadah’, jadi gambaran tertentu mengenai negara akan merupakan reduksionisme. Dengan begitu, Marxist telah menjadi pesimistis mengenai peluang-peluang untuk suatu revolusi proletariat dan mendahului pandangan-pandangan instrumental atau struktural negara kapitalis. Baik personil negara modern yag merupakan instrumen-instrumen langsung kelas kapitalis atau secara struktural mereka berfungsi mereproduksi hubungan-hubungan produksi kapitalis (Mann, 1986: hal. 45-46).

[5] Proses ini terjadi di Kerajaan Inggeris, dimana pemilihan umum yang bebas terjadi pada tahun 1885 masih menyertakan 10 persen dari total jumlah penduduk (demokrasi terbatas). Sebagaimana juga di Jerman, yang sebelumnya hanya pria yang memiliki hak suara. Tahap awal demokrasi di Mexico, misalnya hanya dinikmati kelas-kelas penguasa sementara partai-partai oposisi hanya memiliki sedikit kursi di parlemen (Colomer, 2000:  hal. 33-35).

[6] Lihat perdebatan yang kasar antara Norman Geras dengan Laclau dan Mouffe di New Left Review. Geras menulis dua artikel yakni Post Marxism ? (1987) dan Ex Marxism without Substance: A Rejoinder(1988) sementara Laclau dan Mouffe menulis artikel pembelaan Post-Marxism without Apologies. Artikel kritis lain ditulis oleh NP. Mouzelis (1988) Marxism or Post Marxism ? dan oleh P Osborne (1991) Radicalism without Limit.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: