jump to navigation

Demokrasi Konstitusional: Sebuah Paradoks dari Prinsip Yang Saling Bertentangankah ? July 27, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
trackback

Di dalam tulisan ini, Jurgen Habermas mencoba mengelaborasi satu hubungan timbal-balik di antara demokrasi dan konstitusionalisme. Tidak seperti filsuf-filsuf lain yang melihat konstitusi dan kedaulatan rakyat sebagai hubungan  paradoksikal, Habermas melihat keduanya sebagai saling membutuhkan dan saling tergantung dan ‘keduanya terhubungkan satu sama lain dengan implikasi material’ (Habermas, 2001: hal. 767). Jadi, kedua prinsip harus dipertimbangkan sebagai sumber-sumber legitimasi dan tidak dapat disubordinasikan satu dengan lainnya, sebab keduanya pada dasarnya sejajar.[1]

Sementara JJ Rousseau dan Immanuel Kant, meski pun mereka setuju mengawinkan kedua prinsip ini, mereka melihat bahwa rakyat akan terikat kepada hukum-hukum ‘setelah mencapai satu kehendak bersama melalui pewacanaan’. ‘Di bawah prasyarat-prasyarat ini, hanya hukum-hukum yang mengandung kepentingan yang setara untuk setiap pihak lah yang dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua’. Rousseau menulis tentang kehendak rakyat dengan argumen yang mengikat proses demokrasi kepada bentuk-bentuk hukum yang abstrak dan universal, sementara Kant mencoba menyempurnakan hubungan ini  dengan argumen yang mensubordinasikan hukum ke dalam moralitas’ (Habermas, 2001: pp. 767-768). Meski pun, ide ini tidak bisa menyelesaikan jalan ambiguitas dari penggunaan konsep otonomi untuk membenarkan demokrasi konstitusional (Habermas, 2001: hal. 768).

Di Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman, sebagai contoh sistem politik modern, perdebatan mengenai sebuah Mahkamah Agung yang independen masih terus berlangsung. Anggota-anggota mahkamah ini tidak dipilih melalui suatu mayoritas demokratik tetapi semata-mata ditunjuk karena mereka memiliki kecakapan-kecakapan di dalam penafsiran konstitusi, namun di sisi lain mereka memiliki legitimasi yang tertinggi untuk melakukan peninjaunan kembali perundangan-undangan (judicial review). Hubungan yang problematik ini oleh Michelman, dipersonifikasikan ke dalam satu sosok figur yakni William Brennan, seorang hakim yang responsif. Brennan adalah seorang liberal, sosial-demokrat, pluralis, sensitif, toleran dan sabar. Brennan dapat mengombinasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan konstitusionalisme. Dalam memperluas pandangan ahli-ahli dan basis pembenaran, Brennan mendengarkan opini publik, sebagaimana juga mendengarkan suara dari the voiceless (rakyat yang tak bersuara dan tidak pernah didengar suaranya) serta kaum marjinal (Habermas, 2001: hal. 769-770).

———————————————————-

Begitu pun, Habermas curiga bahwa untuk kasus Brennan ini, dengan didasarkan kepada alasan-alasan pragmatis dan keadaan-keadaan historis yang diperlihatkan, sebetulnya ‘…hanya sangat baik dijalankan di dalam suatu konteks tertentu’. Bagi Habermas, ‘peluang-peluang kelembagaan ini harus diuji dari sudut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme’ dan kasus Brennan tidak cukup memperlihatkan bagaimana paradoks ini dapat diselesaikan (Habermas, 2001: hal. 770). Di dalam rangka meyakinkan pembaca melihat “kelemahan-kelemahan cara pandang baik kaum liberal mau kaum republikan – ia mulai mengelaborasi ide keduanya sebagai berikut[2]:

Menurut cara pandang kaum liberal, proses legislatif demokratis mensyaratkan suatu bentuk khusus proses pelembagaan hukum jika ingin mencapai pengaturan-pengaturan yang absyah. Suatu “hukum-hukum dasar” diperkenalkan sebagai prasyarat penting dan mencukupi untuk proses demokrasi itu sendiri, bukan untuk hasil-hasilnya …’(Habermas, 2001: hal. 770).

Jadi, ‘hubungan di antara demokrasi sebagai sumber legitimasi dan suatu konstitusionalisme yang tidak membutuhkan legitimasi demokrasi, bagaimana pun tidak menunjukkan paradoks’ (Habermas, 2001: hal. 770). Prasyarat-prasyarat konstitusional tertentu, yang membuat demokrasi menjadi mungkin tidak harus dibingungkan dengan prasyarat-prasyarat mendesak. Oleh karena itu, konstitusi – dalam beberapa hal – inheren di dalam demokrasi. Habermas berfikir bahwa pembenaran seperti ini tidak cukup kuat sebab ia hanya merujuk kepada sebagian dari hukum dasar, yakni hak-hak partisipasi politik dan komunikasi. Habermas melihat bahwa ada faktor eksternal lain, yakni hak asasi manusia, seperti masa tahanan (habeas corpus), kebebasan beragama, hak atas kepemilikan benda yang menjamin sebuah tata kehidupan yang otonomi dan pencapaian kebahagiaan. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia atau hak-hak dasar tidak dapat dikurangi kepada fungsi instrumental (Habermas, 2001: hal. 770).

Menurut pandangan kaum republikan, substansi konstitusi tidak akan bersaing dengan kedaulatan rakyat hanya jika konstitusi itu sendiri muncul dari sebuah proses yang terbuka dari pembentukan opini dan kehendak warga negara.  Dengan prasyarat-prasyarat ini, aturan hukum tidak dicederai, sebab aturan hukum merupakan satu bagian integral dari etos demokrasi (Habermas, 2001: hal. 771). Walau pun begitu, poin prosedural ini masih menyisakan dua keberatan. Pertama, tirani mayoritas dapat mengurangi kemerdekaan individu, apalagi kesetaraan kemerdekaan setiap individu adalah satu prakondisi yang pokok di dalam pembuatan keputusan di dalam sistem demokrasi. Kedua, asumsi bahwa prosedur pembuatan keputusan di dalam proses demokrasi atau keputusan hukum secara nyata tidak bertentangan, yang menyebabkan konsensus atau wacana publik tidak mesti menghasilkan satu jaminan bagi semua hak-hak individu. ‘Jika legitimasi prosedural adalah standar, kemudian hasil dari pemilihan politik, keputusan-keputusan parlemen, atau isi dari keputusan-keputusan mahkamah, secara prinsip bisa diduga datang dari jalan yang keliru, menurut peraturan-peraturan yang kurang sempurna, dan di dalam suatu kerangka kerja kelembagaan yang juga kurang sempurna’ (Habermas, 2001: hal. 774). Oleh sebab itu, Habermas menambahkan bahwa ‘rantai tidak pernah putus, dan proses demokrasi ditangkap di dalam sebuah pengaturan diri yang terus-menerus menuju kepada suatu kemunduran yang tiada batas’ (Habermas, 2001: hal. 774).

Untuk keberatan itu, Habermas lebih menyukai pencarian objektifitas yang transparan dari pandangan moral utama, ketimbang upaya mendapatkan sebuah realisme moral. Baginya, konstitusi demokratis tidak hanya dicerminkan atas isi tetapi juga melalui ‘sebuah tradisi membangun projek yang secara jelas sejak awal ditandai’. Jadi, ‘legislasi yang sedang berjalan atau pemahaman dinamis konstitusi’ harus menafsirkan dan mengadaptasikan hak-hak dari keadaan-keadaan saat ini.[3] Ini merupakan tugas yang besar bagi generasi berikutnya untuk mewujudkan ‘substansi-substansi normatif yang masih tidak terekam dari sistem-sistem hak yang diletakkan di dalam dokumen konstitusi yang asli’ (Habermas, 2001: hal. 774).  Dengan begitu, konstitusi demokratis membutuhkan ‘karakter yang berorientasi masa depan atau keterbukaan” di dalam jalan panjang sebagai ‘satu proses belajar mengoreksi diri’. Perjanjian Baru (The New Deal) di masa Roosevelt dapat menjadi satu contoh yang baik mengenai bagaimana penafsiran dinamis dan perubahan-perubahan dilakukan (Habermas, 2001: hal. 774).

Lebih jauh, Habermas menambahkan bahwa ‘penafsiran sejarah konstitusional sebagai sebuah proses belajar, ditempatkan sebagai asumsi penting bahwa generasi mendatang akan mulai dengan standar-standar yang sama dengan apa yang dilakukan pendahulunya’ (Habermas, 2001: hal. 775). Jadi, kita membutuhkan perspektif yang sama sebagaimana juga membutuhkan sebuah pemahaman yang rasional untuk menilai teks konstitusi atau di dalam rangka belajar dari kesalahan masa lalu.[4] Di dalam proses penafsiran ini, Habermas mengatakan bahwa:

‘…setiap warga negara, setiap saat, dapat merujuk kepada teks-teks dan keputusan-keputusan para pendahulu dan generasi penerus di dalam suatu cara yang kritis (in a critical fashion), dan adil sebagaimana setiap orang bisa mengadopsi perspektif para pendahulu dan mengambil pandangan kritis masa kini untuk menguji apakah lembaga-lembaga yang ada serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur opini demokratis mau pun pembentukan kehendak memenuhi prasyarat-prasyarat penting untuk sebuah proses yang melahirkan legitimasi (Habermas, 2001, hal. 775).

Di dalam proses koreksi diri ini, harus ada sebuah kemungkinan untuk semua orang, termasuk filsuf dan ahli, menyumbangkan penjelasan-penjelasan menurut cara mereka sendiri. Habermas menamakannya sebagai sebuah ‘refleksi atas dimensi kesejarahan merealisasikan projek konstitusi melalui penafsiran teoritis mengenai wacana pengaturan diri yang demokratis dari negara berlandaskan hukum’ (Habermas, 2001: hal. 776)[5]. Meski pun, proses ini sendiri masih belum cukup menyelesaikan masalah paradoks. ‘Kita harus menjelaskan suatu pemikiran di mana hak-hak dasar sebagai suatu keseluruhan, dan bukan semata-mata hak-hak politik, adalah mutlak bagi proses pengaturan diri’ (Habermas, 2001: hal. 776).

Habermas mengusulkan tiga prasyarat-prasyarat sebagai berikut:

‘Pertama, mereka disatukan oleh sebuah resolusi untuk secara absyah mengatur kehidupan masa depan mereka dengan menggunakan hukum positif. Kedua, mereka siap dan bisa mengambil bagian di dalam wacana rasional dan dengan begitu memenuhi permintaan, perkiraan pragmatis dari sebuah praktek argumentasi. Tidak seperti tradisi hukum modern natural, perkiraan rasionalitas ini tidak terbatas pada rasionalitas tertentu; apalagi, berbeda dengan Rousseau dan Kant, tidak hanya menambahkan moralitas tetapi membentuk komunikatif yang masuk akal sebagai sebuah kenyataan. Akhirnya, jalan masuk ke dalam praktek pembuatan konstitusi dibatasi dengan kesiapan mambuat makna praktek ini sebagai sebuah topik yang dinyatakan’ (Habermas, 2001: hal. 776).

Untuk membuat prasyarat-prasyarat ini mungkin, tentu saja, harus ada sebuah sistem yang menjamin bahwa setiap anggota asosiasi masa depan dilihat sebagai pengemban hak-hak individu. Menurut Habermas, terdapat tiga kategori hak-hak individu atau hak-hak dasar:

i) hak-hak dasar (apa pun isi konkretnya) yang dihasilkan dari perluasan yang otonom mengenai hak untuk mencapai ukuran-ukuran tertinggi yang mungkin dari kemerdekaan individu yang setara atas tindakan setiap orang;

ii) hak-hak dasar (apa pun isi kongkretnya) yang dihasilkan dari perluasan yang otonom atas status seorang anggota di dalam sebuah organisasi hukum sukarela;

iii) hak-hak dasar (apa pun isi kongktretnya) yang dihasilkan dari perluasan yang otonom atas setiap hak-hak individu untuk mendapatkan kesetaraan perlindungan di bawah payung hukum , yakni, hasil dari hak-hak individu yang dapat dijalankan (Habermas, 2001: hal. 777).

dan satu kategori tambahan, yakni:

iv) hak-hak dasar (apa pun isi kongkretnya) yang muncul dari perluasan yang otonom dari hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi di dalam politik hukum (Habermas, 2001: hal. 777).

Keempat kategori hak-hak dasar ini harus didefinisikan secara jelas di dalam hak-hak dasar khusus dengan isi yang kongkret. Kemudian partisipan yang terlibat di dalam refleksi, difokuskan kepada sebuah klarifikasi filosofis. Mereka harus menyingkap ketidaktahuan empiris dan menemukan apa yang secara umum harus diatur di dalam keadaan-keadaan historis tertentu dan hak-hak mana yang penting dihubungkan dengan masalah-masalah yang membutuhkan regulasi (Habermas, 2001: hal. 777-778).

———————————–

Sebagai kesimpulan tulisan ini, Habermas menyimpulkan semua proses di dalam dua tahapan:

‘Tahapan pertama menyertakan perluasan konseptual dari bahasa hak-hak individu di mana praktek bersama dari sebuah perkumpulan yang menentukan sendiri kebebasan dan semua warga negara dapat mengekspresikan dirinya hak-haknya, dimana prinsip kedaulatan rakyat bisa terwujud. Tahapan kedua menyertakan realisasi prinsip ini melalui pelaksanaan, yang secara nyata menuju praktek yang nyata’ (Habermas, 2001: hal. 778)

Di sini, ide pemerintah berdasarkan hukum tidak akan bertentangan dengan demokrasi, bahkan ‘kedua prinsip dapat berdiri di dalam hubungan timbal-balik dari implikasi material’ (Habermas, 2001: hal. 778). Ini juga menjelaskan bagaimana komplikasi kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme yang direfleksikan di antara otonomi warga negara dan otonomi individual privat dapat direkonsiliasikan, sebab yang satu tidak dapat direalisasikan tanpa yang lain (Habermas, 2001: hal. 779). Habermas, akhirnya mengatakan, bahwa ‘otonomi yang di dalam ranah moral muncul dari sumber tunggal, sebagaimana adanya, muncul di dalam ranah legal dengan dua bentuk yakni otonomi privat dan publik’ (Habermas, 2001: hal. 779).

——————————————

Komentar-komentar

Perspektif Habermas, yang mencoba merekonsiliasikan demokrasi dan konstitusi melalui teori tindakan komunikatif sangat meyakinkan. Begitu pun, apa yang dia maksudkan sebagai “berada di dalam kapal yang sama”, baik penerus mau pun pendahulu lumayan sulit untuk disebut sebagai perspektif universal, khususnya di dalam proses koreksi-diri yang berdasarkan kepada dimensi sejarah diri. Saya cenderung menyebutnya sebagai sebuah kebenaran faktual yang bias Barat dimana proses historis pembentukan negara, demokrasi dan konstitusi membuat kita mampu membentuk kesinambungan sejarah. Kesinambungan sejarah agak sulit diimplementasikan di negara-negara bekas jajahan, yang masih berada di masa transisi demokrasi untuk sementara ini, setelah era penjajahan dan rejim diktator berakhir. Artinya, perspektif Habermas membutuhkan kesinambungan antara masa lalu, masa kini dan masa mendatang, sementara proses pembentukan negara modern dan demokrasi di negara bekas jajahan, sebaliknya mengalami ketidaksinambungan sejarah. Mereka menghabiskan waktu yang panjang – selain dinamika filosofis negara modern dan anti demokrasi -, sementara aspek judisial dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, bukan untuk kemerdekaan individu. Oleh karena itu, aturan hukum justru bermakna penyimpangan hak asasi manusia, kemerdekaan dan demokrasi. Pengaruh yang jelek dari kolonialisme yang kemudian ditunjukkan dengan jalan masih mempertahankan rejim diktator.

Kemudian, jika negara-negara bekas jajahan berada di dalam masa transisi demokrasi, mereka harus meninggalkan kapal lama dan menggunakan perspektif yang baru dan berbeda dari apa yang digunakan oleh para pendahulunya. Satu-satunya semangat kesejarahan yang mungkin memiliki hasil yang baik untuk mengembangkan demokrasi dan pembentukan negara modern adalah semangat patriotisme republikan, yakni spirit dan ide, yang membebaskan mereka dari penjajahan dimana impian tentang negara demokrasi dan keadilan semestinya sangat kuat. Jadi, masa lalu harus ditinggalkan, artinya belajar dari kesalahan penjajahan dan rejim diktator. Meski pun begitu, di sisi lain, pengalaman merefleksikan dan narasi-narasi Barat tentang perdebatan kesejarahan mengenai demokrasi dan konstitusi, meski pun penting, tetap menyisakan pertanyaan mengenai ketepatan konteks budaya dan sejarah. Oleh sebab itu, perspektif Habermas harus tetap dikritisi dan harus dibawa ke dalam pengembangan konteks historis, sosial-budaya dari negara-negara  non-Barat yang memiliki pengalaman sejarah dan konteks sosial-budaya berbeda (sebagai bekas negara jajahan).

Bibliography

Habermas, Jurgen, Constitutional Democracy, A Paradoxical Union of Contradictory Principles ?, Political Theory, Vol. 29, 2001.

_________________, 1998, The Inclusion of the Other (Massachusetts: MIT Press)


[1] ‘Di dalam dunia akademis (academia) kita seringkali menyebut hukum dan politik dalam satu nafas’, Habermas, 1998: hal. 253. Habermas juga menyebutkan hubungan ketergantungan di antara hukum dan politik sebagai suatu hubungan ‘co-originality’ atau hubungan asali yang saling mendukung (Habermas, 2001, hal. 767).

[2] Di Amerika Serikat, kaum liberal umumnya diwakili pendukung Partai Demokrat, sementara kaum Republikan biasanya diwakili para pendukung Partai Republik.

[3] Habermas mengatakan bahwa penjelesan (explication) ini dibawa ke dalam langkah penerapan, penafsiran dan menambahkan norma-norma konstitusi (Habermas, 2001: hal. 775)

[4] Michelman setuju dengan pikiran ini dan mengatakan bahwa ‘pembentuk konstistusi harus lah figur yang benar bagi kita sebelum mereka bisa menjadi figur sejarah’ (Habermas, 2001: hal. 775)

[5] ‘Refleksi ini menghadirkan satu seri tugas-tugas konstruktif yang mesti diselesaikan sebelum pekerjaan membuat konstitusi dapat dimulai – langkah selanjutnya’ (Habermas, 2001 : hal. 776).

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: