jump to navigation

Sistem Politik Indonesia Kontemporer dan Peluang Sosial Demokrasi July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
add a comment

Tampaknya, meski reformasi sudah berjalan 10 tahun dengan ditandai runtuhnya sebuah rejim otoritarian, apa yang menjadi cita-cita kemaslahatan bagi rakyat banyak – demokrasi dan keadilan sosial – belum juga terwujud. Sebagian pihak, bahkan dengan pesimis meramalkan bahwa kondisi maslahat politik dan ekonomi ini, akan sulit dicapai, bila saja kondisi-kondisi atau prasyarat untuk mencapainya tidak diletakkan sebagai basis di dalam sistem politik Indonesia. Karena itu, diskusi ini menjadi sangat menarik karena perubahan sistem politik otoritarian yang kemudian diliberalisasi menimbulkan pertanyaan besar: apakah akan menghantarkan cita-cita keadilan dan demokrasi atau sebaliknya akan mengalami kebuntuan (baca: failed state).[1]

Catatan sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa kondisi sosial-ekonomi, politik, hukum dan budaya kian masuk ke dalam suatu krisis multi-dimensional (lihat hak-hak dasar berdasarkan standar Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, mau pun merujuk kepada standar Hak Sipil Politik yang tak kunjung membaik)[2]. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat semakin kehilangan makna atas proses demokratisasi di Indonesia, dan karenanya semakin tidak percaya dengan proses-proses politik yang sedang berjalan atau mengalami distrust terhadap sistem politik, kepemimpinan politik, organisasi politik serta lembaga-lembaga politik (formal mau pun non-formal). Kondisi ini paling tidak oleh sebagian kalangan dikuatirkan akan menuju stagnasi politik, dengan demikian projek reformasi pun akan gagal, yang ujungnya akan bisa menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang jauh lebih parah dari yang sebelumnya pernah dialami.

(more…)

Psikologi Massa, Wacana Kolektif dan Perubahan Sosial July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
add a comment

Membicarakan psikologi massa berarti membicarakan perilaku dan proses mental massa atau kolektif. Dalam konteks kepentingan analisa politik – membedakannya dengan kepentingan analisa psikologi sosial biasa – maka psikologi massa akan berhubungan collective behavior atau perilaku kolektif yang menjurus gerakan-gerakan sosial mau pun politik untuk mencapai perubahan-perubahan sosial-politik. Karena itu, pokok soalnya akan berhubungan dengan bagaimana psikologi massa terbentuk, baik yang hanya merupakan crowds atau pun mobs yang bersifat temporal dan insidental, namun tentu saja akan lebih fokus kepada gerakan yang bersifat permanen-relatif.

Meminjam Neil Smelser, ada paling tidak terdapat enam kondisi yang mungkin memunculkan perilaku kolektif. Pertama, struktur sosial yang kondusif memunculkan perilaku kolektif. Kedua, adanya ketegangan yang secara struktural terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, adanya kepercayaan atau keyakinan bersama yang mendorong masyarakat melakukan tindakan bersama. Keempat, adanya peristiwa sebagai faktor pemicu munculnya perilaku kolektif. Kelima, adanya mobilisasi massa, dalam hal ini perilaku kolektif berarti digerakkan oleh pihak lain di luar massa atau yang memimpin massa. Keenam, adanya kegagalan kontrol sosial sehingga massa melakukan perilaku melawan aturan-aturan yang sudah baku.

(more…)

Pendekatan Interpretif-Hermenetika di dalam Kajian Politik July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
add a comment

Sama halnya dengan ilmu sosial lain, ilmu politik memiliki banyak aliran atau idioms of analysis, salah satunya adalah pendekatan interpretive. Positivisme dan behaviouralisme merupakan arus utama di dalam analisa, sementara hermenetika yang dimulai dari sosiologi interpretif Weber, di sisi lain juga semakin diminati banyak ilmuan sosial-politik. Namun tak kurang kehadirannya menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana Marsh dan Smith, sebagian ahli menghargai pluralisme di dalam ilmu sosial dan politik dan menerima hermenetika sebagai satu di antara aliran/pendekatan (idioms of analysis) yang ada. Namun, tidak kurang banyaknya juga ahli yang menolak keberadaan pendekatan intrepretif ini dan menyebutnya berlawanan dengan tradisi ilmu sosial dan politik yang sudah lama berkembang. Salah satu tuduhan adalah bahwa hermenetika anti foundationalist, tidak memiliki standar ilmiah untuk memberikan penilaian perilaku manusia dan dengan begitu terjebak di dalam relatifisme. Sebaliknya hermenetika percaya bahwa orang akan menafsirkan “peristiwa-peristiwa” di dalam cara-cara yang berbeda, dengan begitu ingin mengembangkan pemikiran mengenai alasan lokal.

Sebagian pihak lainnya, menerima pendekatan ini, tapi tak lebih menganggapnya sebagai tambahan di dalam ilmu sosial dan politik. Etnografi Geerzt misalnya, dilihat hanya sebagai metoda tambahan untuk memperkaya praktek ilmu sosial dan politik di dalam memahami perilaku manusia. Menurut mereka, sebagaimana metoda yang lain seperti wawancara mendalam atau uji statistik, etnografi atau etnometodologi memang menarik digunakan di dalam pencarian sosial. Namun, karena tidak memiliki dasar-dasar ontologis dan epistemologis yang kuat, maka pendekatan ini hanya dianggap sebagai pendekatan tambahan terhadap ilmu sosial dan politik.

(more…)

Memadaikah Suatu Pendekatan Analisis Tunggal Menjelaskan Negara dan Demokratisasi ? July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
add a comment

Pertanyaan ini menarik untuk didiskusikan sebab perdebatan mengenai idiom of analysis (pendekatan) masih berlanjut hingga saat ini. Setiap pihak menekankan cara pandangnya sendiri dan menolak yang lain. Karena tujuan ilmu sosial, khususnya politik adalah bagaimana memahami dan menjelaskan fenomena perilaku politik – atau lebih jauh beberapa teoritisi percaya bahwa politik memiliki fungsi memprediksi – maka penegasian satu idiom/pendekatan terhadap yang idiom/pendekatan lainnya menjadi tidak relevan. Pertanyaan harus dimunculkan kepada setiap idiom of analysis, tidak hanya sampai seberapa jauh pendekatan-pendekatan itu masuk akal, kredibel dan dapat dipercaya untuk menjelaskan fenomena politik, tetapi juga sampai seberapa jauh kontribusinya terhadap pemberian penjelasan yang lebih komprehensif. Untuk kepentingan-kepentingan praktis, penjelasan yang lebih komprehensif juga menyediakan petunjuk teoritis yang lebih tepat guna bagi pengelolaan negara dan pengembangan demokrasi.

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, saya kira tidak ada satu pun pendekatan yang memadai menjelaskan sebuah bentuk negara atau proses demokratisasi dengan komprehensif. Setiap pendekatan teoritis, baik rational choice theory, functionalist theory, institutionalist theory, atau post-structuralist, dan post-Marxist, memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Masalahnya adalah bagaimana seorang analis atau praktisi bisa mengombinasikan dua atau lebih pendekatan untuk tujuan analisa politik yang lebih komprehensif atau untuk tujuan pengelolaan negara dan demokrasi dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak.

(more…)

Kontradiksi di dalam Universalisme Eropa July 28, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
add a comment

Ketika George Walker Bush mendeklarasikan perang melawan terorisme sebagai reaksi atas serangan terhadap WTC dan menerima banyak dukungan dari berbagai negara terutama Eropa, reaksi dunia – khususnya negara-negara Islam, dimana banyak dari negara-negara ini masuk di dalam daftar negara yang berpotensi menjadi sumber terorisme – hubungan multilateral global belum mengalami guncangan yang berarti. Begitu pun, serangan atas Irak kemudian menjadi puncak kontroversi global berkaitan dengan hubungan internasional dan tatanan dunia, termasuk peran PBB dan hukum internasional. Dukungan dari pemerintah Inggeris, Denmak, Belanda, Italia dan Spanyol (belakangan ditarik setelah munculnya pemerintahan baru di bawah rejim sosial-demokrasi) dan negara-negara Eropa lainnya (pada tahap ini, Amerika Serikat juga memperoleh dukungan dari sebagian negara-negara Asia, misalnya Jepang, Singapura dan Korea Selatan) memicu ketegangan dan meninggalkan sebuah pertanyaan besar di antara bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya datang dari bangsa-bangsa non-Barat atau non-Eropa tetapi juga secara internal dari negara para pendukung itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan Inggeris, demonstrasi yang massal anti perang dan anti kebijakan pre-emptive dan unilateral yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional dan stabilitas global, mengindikasikan perlawanan terhadap pilihan politik Bush[1].

Kemudian satu kritik dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Eropa, yang di dalam berbagai aspek dikatakan telah mengalami universalisasi. Satu pertanyaan yang sulit adalah apakah Eropa masih konsisten terhadap idenya sendiri mengenai pentingnya pelembagaan tatanan global di dalam hukum internasional yang mesti dihormati secara internasional oleh semua negara. Lebih dari itu, luka-luka lama dari kolonialisme dan ketergantungan dunia ketiga terhadap Eropa menyatu dan membayangi masa depan hubungan Barat dan non-Barat di dalam era pasca penjajahan. Reaksi-reaksi menyatu di dalam masyarakat dunia ketiga, khususnya di negara-negara Islam, ke arah pembentukan sebuah wacana lama mengenai anti imperialisme dan anti neo-imperialisme. Di dalam konteks ini, Huntington mengingatkan kita tentang bahaya benturan peradaban, terutama di antara Barat dan Islam (sebagaimana juga terhadap Konfusianisme)[2].

(more…)