jump to navigation

Negara dan Keadilan Sosial: Krisis Legitimasi Politik Di Era Kapitalisme Global July 27, 2010

Posted by taufandamanik in Uncategorized.
trackback

Pendahuluan

Pasca reformasi, politik Indonesia ditandai oleh lompatan luar biasa, dari politik terkontrol dan tersentralisasi di pusat kekuasaan – dalam hal ini pemerintah otoriter Orde Baru – kepada liberalisasi politik besar-besaran. Secara teoritis, seharusnya liberalisasi politik akan melahirkan kebebasan dan kesetaraan politik serta pada akhirnya keadilan sosial. Nyatanya, alih-alih mendapatkan hak-hak politik (sebagai bagian dari konsep universal suffrage rights) mau pun hak ekonomi, rakyat justru tetap jauh dari proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan publik. Alienasi rakyat dari proses politik, karenanya menimbulkan apatisme politik yang kian tinggi atau kalau pun tetap terlibat di dalam politik, lebih disebabkan praktek mobilisasi secara langsung atau pun melalui penciptaan wacana yang “mengharamkan” apatisme (misalnya golongan putih) sehingga mayoritas rakyat tetap tergerak untuk terlibat.

Dengan demikian, partisipasi politik rakyat sesungguhnya masih belum mencapai partisipasi yang bersifat substantif dan sebaliknya masih bersifat prosedural. Lembaga-lembaga politik untuk pengembangan partisipasi telah dibangun dengan begitu cepat dan beragam, namun tetap tidak bisa dimanfaatkan rakyat untuk terlibat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan sosial-ekonomi mereka, mau pun kebijakan-kebijakan negara yang bersifat lebih umum. Dengan begitu, meski politik begitu akrab di telinga kebanyakan orang, sesungguhnya politik menjadi sangat jauh dari kenyataan hidup mereka. Alienasi rakyat dari politik, tentu saja, semakin tidak memberikan jaminan apa pun terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Jika kita percaya bahwa dua kovenan internasional, yakni Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial-Budaya merupakan dua pilar hak asasi manusia, maka sesungguhnya membicarakan demokrasi dan keadilan sosial, mau tidak mau, mesti lah berdasar kepada pilar hak asasi ini atau ide-ide yang muncul di dalam sejarah kebangkitan dan pembentukan Indonesia. Banyak pihak mengatakan, tujuan berdirinya suatu negara adalah keadilan sosial itu sendiri, sementara demokrasi ditetapkan sebagai prinsip dan jalan menuju keadilan sosial. Dengan begitu, tidak mungkin memisahkan pemenuhan substansi kedua kovenan tadi (bagian pokok dari Bill of Rights selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sebagai prinsip demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Keduanya harus berjalan sekaligus untuk mencapai keadilan sosial.

Politik dan Relasi Kekuasaan

Adrian Leftwich, di dalam bukunya What is Politics ? The Activity and Its Study (Oxford and New York, Blackwell, 1984: 64), menjelaskan bahwa politik adalah jantung dari semua kegiatan sosial kolektif, formal mau pun informal, publik dan privat, di dalam semua kelompok-kelompok manusia, lembaga-lembaga dan masyarakat, dari mulai interaksi sosial keluarga sampai interaksi di dalam bangsa dan mau pun lintas bangsa. Yang membedakannya dari interaksi sosial biasa adalah bahwa politik melahirkan kekuasaan yang memperhatikan penciptaan, pendistribusian dan penggunaan sumber-sumber keberadaan sosial manusia. Dengan demikian, politik memunculkan dimensi kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan atas agenda setting dan kekuasaan atas kontrol pemikiran.[1]

Jika politik secara hakiki dipandang sebagai proses interaksi antar elemen di dalam suatu negara atau dunia yang berisikan konflik dan konsensus, maka politik dapat dimaknakan sebagai suatu perjuangan memperebutkan sumber-sumber yang terbatas melalui kekuasaan di tengah-tengah hasrat (desire) atau keinginan manusia yang cenderung tidak terbatas. Dengan begitu, menjadi penting pula membicarakan bagaimana proses-proses serta hasil-hasil pengambilan keputusan kebijakan publik dilakukan, siapa menentukan apa dan mendapatkan apa dan bagaimana proses pengaruh-mempengaruhi di dalam pembuatan kebijakan pendistribusian sumber-sumber yang ada di sebuah negara.[2] Juga membicarakan kepentingan-kepentingan apa saja dan siapa saja yang berkonflik di dalamnya serta apa isi konsensus yang dijadikan patokan hidup bersama, adil kah konsensus itu atau sebaliknya hanya menguntungkan satu atau beberapa golongan tertentu di dalam masyarakat.

Di dalam pandangan liberalisme, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan perbedaan kepentingan individual yang saling bertarung diasumsikan akan mendapatkan titik-temu atau mencapai konsensus bila kebebasan dan kemerdekaan individu (individual liberty) dijamin, baik di dalam konstitusi mau pun praktek politik.[3] Sebagai hasil dari kehancuran feodalisme Barat dan kebangkitan era pasar bebas dan kapitalisme, maka liberalisme berupaya melawan absolutisme dan sebaliknya memperjuangkan pemerintahan konstitusional serta representatif yang bertugas menjamin kemerdekaan individual. Liberalisme politik, tentu saja sekaligus bergandengan tangan dengan liberalisme ekonomi, atau sistem kapitalisme pasar. Negara, dalam pandangan liberalisme klasik, berperan sangat minimal, yakni memberikan jaminan atas kemerdekaan dan kesetaraan mendapatkan kesempatan (equality of opportunity) melalui sistem meritokrasi.[4]

Sistem meritokrasi hanya mengatakan bahwa setiap orang terlahir setara, memiliki peluang dan kesempatan yang sama, namun sangat mungkin mendapatkan hasil berbeda. Perbedaan atas hasil dimungkinkan karena manusia memiliki bakat dan sistem kerja yang berbeda. Hanya orang yang memiliki bakat dan bekerja keras lah yang kemudian bisa mengaktualisasikan diri, sementara yang lainnya menjadi pecundang.

Jika liberalisme klasik memandang negara hanya memiliki peran minimal, maka liberalisme modern mengakui peran intervensi negara di dalam mencapai kesejahteraan sosial. Negara, dengan demikian berperan di dalam distribusi sumber-sumber ekonomi mau pun kesejahteraan serta melindungi kemerdekaan individu dari kemungkinan kejahatan yang merusaknya. Dengan demikian, “para pecundang” masih mendapatkan perlindungan dan redistribusi melalui peran kesejahteraan oleh negara.

Pada sisi yang bersamaan muncul pula pandangan Keynesian yang memperkenalkan kapitalisme teregulasi atau kapitalisme terkelola (a managed and regulated capitalism). Baik berdasarkan dimensi politik mau pun ekonomi, faham liberalisme modern ini menyepakati tentang perlunya prasyarat intervensi negara untuk mendapatkan ketetapan kolektif guna mencapai pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Pandangan ini lah yang kemudian diteruskan oleh John Rawls yang mencoba merekonsiliasikan antara prinsip-prinsip liberalisme dengan politik kesejahteraan serta redistribusi.[5]

Sebaliknya, teori Marxis memandang politik, di satu sisi, semata-mata sebagai kekuasaan terorganisir dari satu kelas tertentu terhadap kelas tertindas lainnya dan karena itu jantung politik adalah perjuangan kelas. Sementara di sisi lain, politik dapat dilihat sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan dominasi. Dalam pandangan antagonistik seperti ini, Marx memprediksikan bahwa eksploitasi kelas semacam ini akan dikalahkan oleh revolusi proletariat. Hubungan-hubungan eksploitatif antara majikan dan buruh tidak bisa didamaikan, karena itu politik dan negara mesti lah direbut dan tidak bisa dibiarkan netral sebagaimana dimaksudkan oleh kaum liberalisme klasik. Negara bukan lagi sekedar “wadah” tetapi juga aktor yang mengambil kebijakan-kebijakan kolaboratif bersama pemilik modal, karena itu perlu diambil alih untuk menjaga keadilan bagi semua orang, khususnya kaum tertindas.

Dua cara pandang ideologis mengenai politik dan negara agaknya akan terus mewarnai wacana politik, meski pun kemudian muncul pemikiran-pemikiran “tengah” semisal pemikiran sosial-demokrasi. Dalam konteks perdebatan wacana ideologi-politik semacam ini lah, saya membayangkan kita mendiskusikan relasi-relasi kekuasaan dan legitimasi seperti apa yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, lebih dari sekedar demokrasi prosedural yang seolah-olah telah memberikan ruang politik bersama kepada seluruh rakyat, serta seolah-olah telah memberikan legitimasi yang amat kuat atas setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di negeri ini.

Analisa Ekonomi-Politik Kontemporer Indonesia

Sebagaimana diulas di awal tulisan ini, loncatan besar politik Indonesia dari sistem yang otoriter kepada sistem politik liberal, ternyata tidak merubah struktur dan budaya politik Indonesia. Meski bangunan politik baru yang didirikan telah begitu banyak dan beragam pada pasca reformasi 1998, tetapi tampaknya struktur politik Indonesia masih saja dikuasai oleh golongan elit yang sudah berkuasa sejak zaman Orde Baru. Di dalam sistem ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi yang mendominasi ekonomi Orde Baru – yang jumlahnya amat terbatas – hampir sama sekali tidak mengalami perubahan. Artinya, tidak terjadi redistribusi kekuasaan, baik ekonomi mau pun politik. Padahal, semangat reformasi dan liberalisasi politik ditujukan kepada pendistribusian kekuasaan, terutama di dalam kedua bidang ini. Melalui redistribusi kedua bidang ini, kemudian diharapkan muncul kesetaraan di bidang-bidang lainnya, baik hukum, sosial, budaya dan lain-lain. Itu lah cita-cita “Indonesia Baru” yang ingin dilahirkan oleh reformasi politik dan ekonomi, namun tidak kunjung lahir hingga saat ini. Nasib para petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota serta kelompok-kelompok marjinal lainnya, justru semakin terdesak. Internasionalisasi ekonomi (baca: neoliberalisme) malah memperparah keadaan ekonomi rakyat, karena di balik tidak meningkatnya pendapatan masyarakat, justru harga-harga dipaksakan masuk ke dalam standar harga pasar internasional.[6]

Ketimpangan antara pendapatan dan harga yang terus membumbung tinggi menyebabkan angka dan kualitas kemiskinan semakin meningkat. Dapat dipastikan, krisis finansial global akan semakin memperparah nasib rakyat miskin. Karena itu, demokrasi politik yang ditandai oleh liberalisasi politik, akan menuju stagnasi politik karena rakyat akan semakin tidak percaya kepada proses demokrasi. Kondisi ini akan merupakan ancaman langsung atau tidak langsung terhadap ide dan praktek demokrasi itu sendiri. Contoh kasus Thailand dimana kelas menengah justru memobilisasi gerakan melawan rejim kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi (prosedural), seharusnya menjadi peringatan keras bagi Indonesia di dalam mengembangkan sistem demokrasinya.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan ide dasar demokrasi yang diambil dari bahasa dan pengalaman sejarah bangsa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat banyak atau dalam makna aslinya berarti kaum miskin, sementara kratos adalah kekuasaan atau pengaturan (rule). Jadi, demokrasi adalah pengaturan atau kekuasaan dari rakyat banyak, kaum miskin yang termarjinalkan untuk menjamin kepentingan rakyat banyak itu sendiri. Definisi yang membedakannya dari sistem kekuasaan monarki atau aristokrasi yang didominasi oleh elit. Dengan kata lain, sebagai lawan dari monarki atau aristokrasi, demokrasi merupakan sistem kekuasaan oleh kaum miskin atau kaum yang di dalam sistem anti-demokrasi justru terabaikan.[7]

Jika demokrasi yang pada hakikatnya sangat pro-rakyat, namun di dalam prakteknya malah mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat, atau bahkan jatuh ke dalam dominasi para elit lama yang menguasai politik dan ekonomi sejak Orde Baru, maka demokrasi dipastikan akan menuju kegagalan. Tiga dimensi politik yakni kekuasaan mengambil keputusan (atau kebijakan publik), dimensi pembentukan agenda setting atau agenda politik serta dimensi ideologis/pemikiran akan diarahkan kepada kepentingan penguasa politik dan ekonomi. Dengan begitu, proses liberalisasi politik selama 10 tahun terakhir dan ke depan tidak akan merubah struktur politik dan ekonomi Indonesia. Keadilan sosial dan demokrasi substantif akan semakin sulit didapatkan dan dengan begitu akan semakin jauh dari cita-cita kerakyatan mau pun mimpi besar para pendiri bangsa ini.

Lebih jauh, internasionalisasi ekonomi akan semakin mengaburkan hubungan-hubungan kontradiksi yang nyata antara pemilik modal dan buruh (di dalam konteks perburuhan dan industri) serta mengaburkan persoalan dasar kaum tani mau pun kaum miskin kota serta rakyat marjinal lainnya. Sebaliknya, dengan menggunakan pendekatan liberalisme modern atau pun sosial demokrasi, peran negara untuk menciptakan kesejahteraan akan semakin kabur. Dalam bahasa Noam Chomsky, fenomena seperti ini lah yang disebut sebagai fenomena negara gagal (failed state), karena ketidakmampuannya melindungi warga dari kekerasan dan kehancuran. Atau dalam bahasa Sanford Levinson disebut sebagai defisit demokrasi dimana organisasi dan lembaga demokrasi tidak mampu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi di dalam menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik.[8] Dengan begitu, sebagai ide, prinsip mau pun praktek politik, demokrasi akan mengalami kegagalan untuk diujicobakan, terutama di dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Dari berbagai pilihan kebijakan ekonomi-politik yang tersedia, anehnya Indonesia – dimulai sejak zaman Megawati dan diteruskan oleh pemerintah SBY-JK – justru memilih kebijakan ala Thomas Friedman. Harga-harga yang dipaksakan mengikuti pasar dunia – dibarengi kebijakan subsidi ala Bantuan Langsung Tunai atau sejenisnya yang bersifat artifisial – menyebabkan kesejahteraan rakyat semakin tidak terlindungi. Jika di negara-negara maju, negara – di dalam era globalisasi ini –  bahkan masih berupaya memberikan dukungan dan subsidi bagi rakyatnya, sebagai negara miskin Indonesia justru membiarkan kemampuan ekonomi rakyatnya bertarung di dalam fluktuasi harga pasar dunia. Tidak ada sistem jaminan sosial, kesehatan, pendidikan serta jaminan pendapatan yang memadai sebagaimana negara-negara maju melakukannya.

Selanjutnya, industri nasional pun dibiarkan bertarung di dalam pasar global, yang dengan mudah diambil alih oleh pemodal asing. Hubungan-hubungan industrial pun menjadi terglobalisasi sehingga kekuatan tawar dari kalangan buruh menjadi semakin lemah. Sama halnya dengan posisi tawar kaum tani, nelayan mau pun konsumen Indonesia yang kian terpuruk di hadapan penguasa ekonomi dan politik. Hukum domestik yang ada tidak cukup menjamin hak-hak rakyat sementara penetrasi hukum internasional semakin memperkuat posisi pemodal asing. Kerentanan sosial-ekonomi menjadi fenomena yang meluas, dan kembali kepada penjelasan Chomsky, lagi-lagi fenomena ini memperlihatkan sosok negara gagal.

Jika pun pemerintah setiap saat menampilkan pertumbuhan ekonomi makro, sesungguhnya angka-angka statistik pertumbuhan itu tidak dibarengi fakta redistribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Fenomena ini, lebih jauh semakin menggambarkan posisi negara yang lebih pro terhadap modal, terutama modal asing. Dalam pandangan Marxis, negara telah bertindak sebagai aktor kolaboratif kapitalisme nasional dan global. Sebaliknya, dalam pandangan liberalisme modern dan sosial-demokrasi, negara menjadi absen di dalam mencari konsensus yang adil antara kepentingan modal dan rakyat kebanyakan, karena negara membiarkan kapitalis global dan nasional melakukan penguasaan dan dominasi atas sumber-sumber ekonomi dan pasar. Dengan kata lain, kesetaraan, sebagai salah satu kata kunci di dalam demokrasi – baik dalam pandangan liberalisme mau pun Marxis – tidak tercapai melalui jalan demokrasi politik dan ekonomi yang dianut saat ini.

Beberapa Catatan Penting Sistem Politik Indonesia

Beberapa catatan penting yang dapat dilahirkan dari analisa atas sistem politik pasca amandemen UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terjadinya pemencaran kekuasaan ke dalam institusi-intitusi politik baru yang sayangnya semakin tidak menampilkan desain ketatanegaraan yang kuat. Pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan hasil empat amandemen UUD yang telah dilakukan justru semakin menimbulkan fragmentasi kekuasaan. Meminjam Gabriel Almond tentang kapabilitas yang dibutuhkan oleh suatu sistem politik (yakni kapabilitas ekstraktif, regulatif, distributif, responsif, dan simbolik) maka pemencaran kekuasaan yang tidak terintegasikan ini malah melemahkan kelima kapabilitas yang semestinya dimiliki oleh suatu sistem politik.

Kedua, fragmentasi juga diiringi keadaan disfungsional lembaga-lembaga negara sehingga antara fungsi satu lembaga dengan lembaga lain sangat mungkin tumpang tindih atau saling menegasikan. Otonomisasi lembaga dan berikut fungsi-fungsinya malah menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar lembaga dan tidak mencerminkan sedang berjalannya sebuah sistem politik yang kokoh.

Ketiga, ketidakkonsistenan di dalam struktur konstitusi dan perundang-undangan. Misalnya, diakomodasikannya ide HAM ke dalam konstitusi tetapi tidak comply di dalam perundang-undangan menyangkut HAM dan lembaga-lembaga penegakan hak asasi mau pun prakteknya. Sama halnya dengan tetap diakuinya ide negara kesejahteraan lewat pasal 33 dan 34 UUD 1945, namun dibangkang oleh perundang-undangan yang berbasis ide neoliberalisme, misalnya UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan dll. serta tetap tidak dijalankannya UU Pokok Agraria, termasuk lahirnya puluhan Peraturan Daerah yang pada intinya memusuhi dan mengkriminalisasi orang miskin.

Keempat, posisi lembaga-lembaga yang bersifat ad-hoc menjadi lebih penting ketimbang lembaga permanen. Misalnya, KPK yang ad-hoc – meski hasil kerjanya membanggakan banyak kalangan – secara perlahan lembaga ini jutsru mengambil alih fungsi-fungsi lembaga penegakan hukum yang permanen, yakni kejaksaan dan kepolisian.

Keenam, desentralisasi tidak melahirkan distribusi kekuasaan politik ekonomi sebagai bagian dari ide pluralisme dan politik rekognisi. Sebab yang kemudian terjadi adalah pemindahan sedikit kekuasaan (termasuk pemindahan sebagian area konflik kekuasaan politik dan ekonomi) dari pusat kepada elit-elit di daerah. Sementara, kesejahteraan masyarakat di daerah tidak meningkat. Distribusi bujet nasional ke dalam bujet daerah pemekaran tidak otomatis berkonsekuensi terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah pemekaran, namun sangat mungkin dikuasai oleh segelintir elit daerah atau elit nasional yang berpindah ke daerah atau kolaborasi keduanya.

Lebih jauh, politik nasional semakin tidak terintegrasikan karena pemekaran dibiarkan berjalan seiring dengan kebangkitan etnisitas semu. Dalam arti, format kenegaraan bukan menuju ke arah “poly-ethnics state” sebagaimana dimaksud Anthony Smith – yakni perwujudan dari politik rekognisi atas elemen-elemen kultural/etnisitas untuk memperkuat faham kebangsaan (nasionalime) -, tetapi lebih menjurus kepada gejala pembentukan etno-nasionalisme (sebagai kelanjutan dari gejala ethnic revival) yang dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan elit di daerah yang berambisi menguasai sumber-sumber kekuasaan politik, ekonomi dan sumber daya alam di daerah.[9]

Ketujuh, sistem multi partai tidak berhasil menumbuhkan satu kekuatan partai politik yang mampu melakukan agregasi dan artikulasi politik kerakyatan, malah sebaliknya terjebak ke dalam upaya merebut posisi kekuasaan semata (berorientasi office seeker tanpa etos dan gagasan politik). Praktek “broker” dan “premanisme” justru lebih menonjol ketimbang pengembangan keorganisasian yang modern serta pendidikan politik yang meluas, baik di kalangan kader mau pun masyarakat konstituen. Pendek kata, hingga saat ini, sistem multi partai yang diterapkan tidak menjanjikan apa-apa, malah sebaliknya semakin memperkuat distrust masyarakat kepada sistem politik serta memperkuat praktek budaya korupsi, perkoncoan dan broker.

Satu masalah serius lainnya adalah budaya elitisme di dalam partai yang akhirnya menafikan prinsip kesetaraan dan kemungkinan mobilitas vertikal di dalam politik. Dengan demikian, prasyarat budaya demokrasi juga tidak terbangun di masyarakat, sebab proses politik hanya berjalan secara tertutup di kalangan elit partai. Pelembagaan mekanisme partisipasi di dalam sistem politik, sebagaimana disyaratkan oleh David Easton, menjadi terbatas di tangan segelintir elit yang kemudian memanipulasi aspirasi rakyat ke dalam agenda politik yang mereka rumuskan sendiri (dengan begitu sekaligus gagal mengembangkan kapabilitas simbolik sebagaimana dikatakan Almond). Banalitas politik semacam ini lah yang mewarnai proses demokratisasi sepuluh tahun terakhir, dalam arti aspirasi dan hak-hak politik rakyat sesungguhnya dirampok oleh mereka-mereka yang menguasai sistem politik.[10]

Kedelapan, melemahnya kekuatan masyarakat sipil mau pun organisasi kepentingan serta semakin memudarnya unsur-unsur atau faktor-faktor pemersatu. Dengan demikian, kekuatan masyarakat sipil – sama halnya dengan partai politik – semakin kehilangan makna pentingnya di dalam upaya penguatan sistem politik ini.

Pelemahan ini juga ditandai proses atomisasi lembaga-lembaga politik formal dan non-formal (masyarakat sipil). Kecenderungan ini tidak mengarahkan proses politik – lewat ranah politik formal dan non-formal – ke dalam suatu proses pengintegrasian lembaga-lembaga (institutionalation of politics) mau pun ide-ide politik (the substances of politics). Yang terjadi malah sebaliknya, lembaga-lembaga politik terbelah ke dalam organisasi partikel-partikel yang lebih kecil, sementara gagasan-gagasan menjadi sangat kasuistik dan berbasis kelompok kecil. Hubungan antara organisasi-organisasi partikel atau atomik mau pun dialektika ide-ide politik menjadi simbolik, bukan merupakan hubungan-hubungan yang sistemik dan terintegrasi ke dalam kerangka sistem politik mau pun kepentingan politik nasional.

Kesimpulan: Krisis Legitimasi terhadap Sistem Politik dan Perlunya Arah Baru Politik Indonesia

Membincangkan legitimasi, di dalam perdebatan ilmu politik, selalu saja berisikan pertanyaan mengenai mengapa warga negara harus patuh dan wajib menerima kewenangan suatu pemerintahan. Mengapa warga negara harus menghargai dan mematuhi hukum-hukum pengaturan negara atau sistem politik. Apa-apa saja prasyarat dan proses yang mendorong mereka melihat negara telah berjalan dan membuat pengaturan dengan benar (rightfulness) dan pada akhirnya akan berkait erat dengan stabilitas sebuah rejim.

Max Weber mencoba menjelaskan hal ini dengan melihatnya di dalam tiga jenis kewenangan atau otoritas politik. Pertama, otoritas tradisional dimana orang mematuhi karena segala bentuk dan isi pengaturan sudah menjadi bagian dari budaya atau customs. Kedua, otoritas kharismatik yang menumbuhkan legitimasi berdasarkan kelebihan kapasitas individual pemimpin tertentu, bukan kekatuhan kepada otoritas kelembagaan. Ketiga, legitimasi yang berbasis kepada otoritas legal-rasional, yakni kepatuhan warga kepada sistem atau kelembagaan, bukan kepada personal. Jadi legitimasi jenis ini lebih didasarkan bentuk-bentuk formal politik dan pengaturan-pengaturan konstitusional.[11] Legitimasi yang bersumber dari jenis ketiga, yakni otoritas legal-rasional, oleh Weber, dipandang lebih tepat untuk sistem politik di era negara modern.

Pemikiran Weber ini masih dikritisi oleh banyak pihak. Salah satunya Beetham yang menjelaskan tiga syarat tambahan untuk legitimasi. Pertama, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan pengaturan-pengaturan yang telah dibuat, baik yang tekah diformalkan mau pun konvensi/kesepakatan. Kedua, pengaturan-pengaturan mesti lah merupakan keyakinan bersama antara yang memerintah (negara) dan yang diperintah (rakyat). Ketiga, legitimasi harus ditunjukkan dengan adanya pernyataan persetujuan (consent) dari rakyat yang diperintah. Ketiga syarat itu dapat dilihat dari adanya sistem pemilihan umum dan kompetisi partai, yang melalui sistem ini persetujuan rakyat dapat selalu diuji. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya pengaturan konstitusional yang merefleksikan bagaimana rakyat seharusnya diperintah.[12]

Sementara kalangan neo-Marxis melihat bahwa telah terjadi krisis legitimasi terhadap sistem politik di dalam sistem kapitalisme, sebab sistem ini menciptakan kekuatan kelas yang tidak setara. Habermas misalnya, mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan krisis legitimasi di dalam masyarakat kapitalis karena kesulitan memelihara stabilitas politik, jika hanya mengandalkan persetujuan semata. Kontradiksi dan konflik di antara logika akumulasi kapitalis di satu sisi, tidak bertemu dengan tekanan-tekanan rakyat melalui proses demokratis. Perluasan-perluasan hak politik dan sosial di dalam rangka membangun legitimasi seringkali bertolak belakang dengan ekspansi kapitalis yang hanya berorientasi kepada keuntungan. Proses demokrasi yang tentu saja akan semakin menaikkan tuntutan akan kesejahteraan sosial, partisipasi rakyat yang lebih substantif serta tuntutan akan kesetaraan sosial di berbagai bidang, akan sulit dipertemukan dengan logika hukum pasar ekonomi kapitalis. Keduanya membutuhkan prasyarat-prasyarat yang berbeda dan karena itu hampir tidak mungkin memelihara legitimasi di dalam demokrasi kapitalis ini.[13]

Dari berbagai penjelasan mengenai legitimasi di atas, kemudian kita bandingkan dengan penjelasan mengenai analisa politik, sistem dan budaya politik pasca Orde Baru, maka dapat disimpulkan bahwa jalan politik atau sistem politik yang kita pilih jauh dari harapan munculnya Indonesia Baru yang lebih demokratis dan berkeadilan. Karena itu, tugas kita pula untuk meluruskan jalan dan sistem politik yang telah berjalan saat ini.

Pilihan sikap pertama yang harus diambil adalah bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan proses politik ini berjalan sendiri tanpa keterlibatan penuh dari elemen-elemen pergerakan yang telah berjuang demikian panjang, bukan saja di masa Orde Baru, bahkan memiliki garis penghubung sejarah sejak zaman pergerakan kemerdekaan.

Ada beberapa pilihan atau peluang yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, tetap memperkuat kekuatan-kekuatan gerakan sosial untuk melakukan tekanan-tekanan agar kebijakan pemerintahan lebih pro-rakyat. Kedua, melakukan transformasi gerakan sosial ke dalam gerakan politik formal dengan mendirikan partai-partai yang lebih berorientasi kepada demokrasi dan keadilan sosial, dimana sosial-demokrasi menjadi pilihan ideologisnya. Ketiga, menggabungkan kedua pendekatan dan mencari peluang-peluang mengambil alih kekuasaan atau paling tidak mendudukkan kekuasaan baru yang lebih akomodatif terhadap hak-hak politik-ekonomi rakyat kebanyakan. Survei terakhir dari Perkumpulan Demos menunjukkan keinginan yang kuat dari berbagai aktifis untuk mencobanya dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Dengan kata lain, aliansi politik kerakyatan menjadi issu bersama yang sangat pantas didiskusikan dan dikerjakan.[14]

Jakarta, 17 Februari 2009

Bibliography

Almond, G. (1989) A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science (Newbury Park, CA, Sage)

Almond, G. A. and S Verba (1963) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princetown: Princetown University Press).

Bachrach, P. and M. Baratz (1962) “The Two Faces of Power”, in F. G. Castles, D. J. Murray and D. C. Potter (eds) Decisions, Organisations and Society (Harmondsworth: Penguin).

Beetham, D. (1991) The Legitimation of Power (Basingstoke: Macmillan)

Chomsky, N. (1994) World Order, Old and New (London: Pluto Press).

Dhal, R. (1961) Who Govern? Democracy and Power in an American City (Newhaven, CT: Yale University Press).

_______ (1984) Modern Political Analysis (4th ed.) (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall)

_______ (1985) A Prepace to Economic Democracy (Cambridge: Polity Press).

Geertz, C (1987), Interpretation of Cultures: Selected Essays (London: Fontana)

Habermas, J. (1998) The Inclusion of the Other (Massachusetts: MIT Press)

___________ (1999), The Inclusion of the Other, Studies in Political Theory (Cambridge: Polity Press-Blackwell Publishers Ltd.)

__________ (2001) Constitutional Democracy, A Paradoxical Union of Contradictory Principles? Political Theory, Vol. 29.

Heywood, A. (2002) Politics (2nd ed) (New York: Palgrive Foundations)

Keynes, J. M. (1936/1965) The General Theory of Employment, Interest and Money (San Diego: Harcourt Brace).

Lasswell, H. (1936) Politics: Who Gets What, When, How? (New York: McGraw-Hill)

Leftwich, A. (ed) (1984) What it Politics? The Activity and Its Study (Oxford and New York: Blackwell).

Locke, J. (1690/1965) Two Treaties of Government (New York: New American Library)

Mann, M (1986), The Sources of Social Power, Vol. II, (Cambridge: Cambridge University Press)

Marx, K. (1852/1968) Selected Works in One Volume (London: Lawrence and Wishart)

Nordholt, H dan van Klinken, G, (2007), Politik Lokal, (Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia)

Nordlinger, EA (1981) On the Autonomy of the Democratic State (Cambridge: Harvard University Press)

Rawls, J (1999), A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press)

Rueschemeyer, D, Stephens, EH and Stephen, JD (1992), Capitalist Development and Democracy (Cambridge: Polity Press)

Sen, A. (1999) Development as Freedom (New York: Anchor Books)

Sened, I (1997), The Political Institution of Private Proverty (Cambridge: Cambridge University Press)

Smith, A. D. (1986) The Ethnic Origins of Nations (Oxford: Basil Blackwell)

Tilly, C (1990), States and their Citizens, Capital, Coercion and the European States, AD990-1990 (Oxford: Blackwell)

Weber, M. (1948) From Max Weber: Essays in Sociology (London: Routledge & Kegal Paul)

Executive Summary, Report of Survey from Perkumpulan DEMOS, Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia, 2007-2008.


[1] Robert Dahl menjelaskan kekuasaan pengambilan keputusan menyangkut siapa aktor dan apa isi kebijakan. Sementara Keith Boulding memisahkan kebijakan yang diambil berdasarkan tekanan/ancaman dengan kebijakan yang diambil karena hubungan menguntungkan timbal-balik di antara para pihak yang kemudian menciptakan kewajiban, loyalitas dan komitmen. Selanjutnya, kekuasaan atas agenda setting diterjemahkan Bachrach dan Barazt sebagai kemampuan mengendalikan agenda politik tanpa mesti menjadi bagian dari partai atau kekuataan politik formal. Dimensi terakhir dari politik dijelaskan oleh Lukes sebagai kekuasaan melakukan indoktrinasi ideologis dan kontrol psikologis

[2] Dengan sangat baik Harold D Laswell menyimpulkan hal ini di dalam judul bukunya Politics: Who Gets What, When and How ?

[3] Titik temu atau konsensus terjadi di dalam bentuk pertarungan bebas, laissez-faire, dimana yang terkuat adalah pemenang (survival of the fittest). Dengan demikian, sangat dimungkinkan terjadinya dominasi, hegemoni dari kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya (relations of the oppressor over the oppressed)

[4] Sejalan dengan pemikiran John Locke, maka elemen-elemen liberalisme disebutkan antara lain individualisme; kemerdekaan; reason atau kemampuan manusia untuk mempertanyakan dan menguji sebuah kebenaran; kesetaraan; toleransi; consent; dan konstitusionalisme.

[5] Lihat John Rawls di dalam Theory of Justice (Oxford University Press, 1971), serta John Locke di dalam A Letter Concerning Toleration dan Two Treaties of Government (New York: New American Library, 1965) mau pun John Maynard Keynes di dalam The General Theory of Employment, Interest and Money (San Diego: Harcourt Brace, 1965). Sejalan dengan kedua ide ini, di dalam Kongres SPD di Bad Godersburg tahun 1959, Edward Bernstein menolak Marxisme dan menawarkan prinsip competition where possible, planning where necessary. Untuk memperluas pemahaman, dalam kaitannya dengan ide “pembangunan”, pembaca disarankan membaca buku “Development as Freedom”, Amartya Sen, Anchor Books, New York, 1999.

[6] Harga BBM misalnya dikaitkan dengan kebijakan internasionalisasi harga yang mengikuti harga keekonomian internasional. Pola yang sama berlaku bagi harga bahan pangan. Nasib petani dihajar oleh turunnya harga pangan karena masuknya bahan pangan impor, sementara subsidi pertanian justru dikurangi menjadi seminimal mungkin.

[7] Lihat Andrew Heywood di dalam Politics (Palgrave Macmillan, New York, 2002: 68-72).

[8] Lihat Levinson di dalam buku How the United States Constitution Contribute to the Demoratic Deficit in America, 55 Drake L. Rev. 859 (2007). Lebih jauh Joseph Nye Jr dkk (2003) yang dengan menghubungkan globalisasi, tata pemerintahan dan demokrasi mengatakan bahwa kondisi defisit demokrasi sangat dipengaruhi oleh tidak terjadinya transparansi, akuntabilitas serta ketimpangan di dalam lembaga-lembaga internasional, khususnya WTO, PBB serta lembaga finansial global. Globalisasi malah memperkuat posisi ketidakseimbangan antara pihak yang menguasai dan mempertahankan ketimpangan structural-global dengan pihak yang dirugikan. Prinsip laissez-faire yang dipaksakan di tingkat global justru mempertajam ketimpangan global serta memperlemah posisi nation-states di dalam melindungi warganya.

[9] Lihat studi kasus dinamika konflik politik di daerah-daerah pemekaran seperti Poso dan lain-lain sebagai hasil studi KITLV yang diterbitkan ke dalam buku Politik Lokal di Indonesia, (Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Belanda, 2008). Lihat juga Anthony D Smith, The Ethnic Revival (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). Kasus konflik akibat pro-kontra gagasan pemekaran Propinsi Tapanuli makin menambah daftar kegagalan ide desentralisasi di Indonesia, rancunya peraturan dan desain negara serta lemahnya kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah.

[10] Kecenderungan ini diperkuat oleh kapitalisasi media massa yang dikuasai oleh kelompok modal dan elit penguasa yang mendominasi diskursus politik di dalam media. Karenanya diskursus politik melalui media massa pun semakin jauh dari ide pembentukan konsensus atau kontrak sosial yang “fair” sebagaimana dikatakan Rawls, bahkan tidak memenuhi syarat-syarat kesetaraan dan kebebasan individu sebagaimana dikatakan Rousseau. Juga jauh dari gagasan Habermas mengenai komunikasi emansipatoris sebagai prasyarat penciptaan wacana yang demokratis.

[11] Lihat Max Weber di dalam From Max Weber: Essays in Sociology (London: Routledge and Kegan Paul, 1948).

[12] Lihat D Beetham di dalam The Legitimation of Power (Basingstoke:Macmillan, 1991).

[13] Lihat Jurgen Habermas di dalam Legitimation Crisis (Boston: Beacon, 1973).

[14] Lihar ringkasan eksekutif dan laporan awal hasil Survey Perkumpulan Demos, Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia, 2007-2008.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: